Dampak Virus Corona, Pemerintah Diminta Lindungi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Merebaknya pandemi virus korona (Covid - 19) di Indonesia, akan berdampak pada perekonomian nasional.

Menyikapi kondisi ini, menurut Kamrussamad, anggota Komisi XI DPR RI pemerintah diminta membuat kebijakan yang melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu caranya, yakni dengan menggerakkan perekonomian di perdesaan. Sebab mayoritas kelompok masyarakat berpenghasilan rendah berada di perdesaan.

“Pemerintah sebaiknya melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat perdesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional," kata Kamrussamad lewat keterangan resminya diterima Wartakotalive.com, Senin (23/3/2020).

• 1.200 Warga Kota Bekasi akan Lakukan Rapid Test Virus Corona dengan Kriteria Seperti Ini

Kamrussamad mengatakan, stimulus yang perlu dilakukan pemerintah untuk menggerak perekonomian di perdesaan, yakni dengan percepatan pencairan dana desa.

"Dengan stimulus tersebut, diharapkan akan banyak dana beredar di masyarakat perdesaan.
Cara lainnya yakni dengan menambah alokasi bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (rastra) untuk masyarakat miskin," ujarnya.

• Pilot Lion Air Meninggal Dunia karena Virus Corona, Kemenhub Minta Maskapai Periksa Kru Pesawat

Stimulus tersebut, kata Kamrussamad hendaknya juga dibarengi dengan pelaksanaan stabilisasi harga pangan jika sewaktu-waktu terjadi gejolak harga pangan di pasaran.

"Dengan menunjukkan keberpihakan kepada kelompok rentan ini, bukan berarti bahwa pemerintahan Joko Widodo telah meninggalkan aspek prudent (kehati-hatian) dalam tata kelola perekonomian nasional," ujarnya.

“Yang perlu ditegaskan di sini, dari paket kebijakan ekonomi ini, bahwa secara komprehensif pemerintah juga mengedepankan kebijakannya pada kelompok rentan atau masyarakat berpendapatan rendah,” kata
Kamrussamad.

• Baru Sehari Diresmikan, Pasien Mulai Berdatangan ke RS Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran

Baru-baru ini, pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro agar kondusif.

Kebijakan itu, antara lain stabilisasi fiskal dan moneter, termasuk pengendalian inflasi dan percepatan belanja negara, serta penguatan neraca pembayaran.

Kebijakan lainnya adalah dengan menggerakan ekonomi nasional, yakni pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil).

Pemberian serangkaian insentif kepada dunia usaha ini diharapkan pelaku ekonomi di sektor-sektor produktif dapat memperoleh kemudahan sekaligus daya saing.

Menurut Kamrussamad, seberapa efektif dampak dari paket kebijakan ini. "Tentu masih perlu dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya di lapangan," kata Kamrussamad.