Breaking News:

Virus Corona

Hasil Tes Covid-19 Sudah Keluar, Jokowi: Alhamdulillah Dinyatakan Negatif

Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tenaga medis yang sedang bekerja dan merawat para pasien yang terinfeksi Covid-19

Biro Pers Setpres/Kris
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menikmati senja di Dermaga Kaimana, Papua Barat, Minggu (27/10/2019). 

Terkait hal tersebut, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menegaskan pemerintah harus menerapkan langkah progresif guna mengendalikan persebaran Covid-19 tersebut.

UPDATE: Hari Ini Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 16.000 per Dollar AS, Level Terburuk Sejak 1998

Pemerintahan Joko Widodo-KH Maruf Amih katanya harus belajar dari kota dan negara lain di dunia yang telah lebih dulu mengalami outbreak Covid-19. 

Mengingat kondisi yang makin mengkhawatirkan, YLKI meminta pemerintah segera melakukan tes Covid-19 secara masal, guna mengetahui keterpaparan sesungguhnya yang ada di masyarakat.

Sebab data resmi yang disampaikan pemerintah patut diduga tidak mencerminkan data lapangan yang sesungguhnya.

"Diperlukan transparansi data terkait hal ini. Ironisnya masyarakat yang berinisiatif melakukan tes mandiri di rumah sakit juga mengalami kesulitan, karena antrian yang sangat panjang," ungkap Tulus Abadi dalam siaran tertulis pada Kamis (19/3/2020).

Selain itu, YLKI meminta sgar pemerintah segera melakukan lockdown secara parsial, yaitu melakukan larangan total penerbangan internasional ke Indonesia, dari manapun asal negaranya.

Hal ini sudah dilakukan oleh banyak negara, termasuk oleh Malaysia.

"Penerbangan internasional terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap kasus Covid-19 khususnya untuk kategori imported case," jelasnya.

VIDEO : Ditest Empat Hari Lalu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Negatif Covid-19

Selanjutnya YLKI meminta pemerintah secara serius menimang lockdown untuk wilayah Jabodetabek, mengingat di area Jabodatabek merupakan epicentrum Covid-19, khususnya area Kota Jakarta. 

Tidak hanya itu, YLKI pun meminta pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk secara tegas melarang pertemuan-pertemuan yang melibatkan konsentrasi masa, seperti hajatan, pernikahan, juga acara-acara peribadatan yang meminta masyarakat berkumpul di suatu tempat. 

Halaman
1234
Editor: Feryanto Hadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved