Breaking News:

Virus Corona

PDEI dan MHKI Serukan Pemerintah Umumkan Daerah Terjangkit Covid-19

PDEI juga menguatirkan keselamatan para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan CoVid-19 ini.

Wartakotalive/Nur Ichsan
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di areal TangCity Mali, Kota Tangerang, Kamis (12/3/2020) malam. Penyemprotan dilakukan di seluruh area fasilitas yang berhubungan dengan pengunjung, untuk mencegah penyebaran Virus Coronaatau Covid 19. 

JAKARTA — Menumpuknya pasien Covid-19 di rumah sakit-rumah sakit rujukan dan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia membuat Pusat Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia atau PDEI mendesak pemerintah untuk segera melakukan surveillance epidemiologi berbasis data persebaran untuk meng-'clustering' persebaran virus termasuk juga pelacakan dan deteksi dini.

Hal ini disampaikan oleh dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) dalam simposium ilmiah PDEI yang diadakan di Hotel Ibis Styles Tanah Abang-Jakarta.

"Kemenkes sebaiknya mewajibkan semua petugas surveilans epidemi di semua strata dinas kesehatan sampai puskesmas harus terlatih dan mampu membuat pemetaan sesuai prioritas dan tingkat potensi resiko sesuai kewilayahannya," ungkap Adib Khumaidi dalam pernyataan resminya, Senin (16/3/2020).

Senada dengan PDEI, dr Mahesa Paranadipa, MH - Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) menegaskan bahwa atas dasar UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pemerintah harus mengumumkan secara berkala daerah-daerah yang menjadi sumber penularan.

Bahkan pemerintah dapat menutup sementara daerah yang dipastikan terdapat pasien suspek atau positif COVID-19, selanjutnya lakukan disinfeksi daerah tersebut.

PDEI juga mendorong universitas-universitas yang mempunyai Fakultas Kedokteran (FK) atau Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) guna membentuk Tim Surveilans Epidemologi dan membuat Modul-modul Aplikatif yang kemudian ditrainingkan untuk Petugas Dinas Kesehatan Provinsi (DinkesProv) dan Dinkes Kab/Kota untuk kemudian dilanjutkan ke para petugas kesehatan di Puskesmas.

Selain itu, pemerintah diharapkan membuka pemeriksaan di beberapa center, karena kemampuan pemeriksaan PCR terutama di FK negeri sudah ada sehingga data yang diinput tetap tersentral Ke pusat supaya dapat cepat mendeteksi analisa sebarannya.

Dan apabila kondisi yang ada saat ini masih tidak bisa tertangani, maka PDEI merekomendasikan pemerintah untuk menyiapkan kemungkinan terburuk yakni lockdown negara sebagaimana yang sudah dilakukan oleh banyak negara lainnya yang juga terinfeksi oleh Covid-19.

"Upaya ini perlu dipertimbangkan apabila kondissi semakin memburuk, dan segala persiapannya sudah harus dilakukan dari sekarang. sehingga, kriteria 'Lock Down' untuk skenario terburuk sudah dibuat dalam sebuah pedoman," kata Adib.

Selain itu, PDEI juga menguatirkan keselamatan para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan CoVid-19 ini.

Halaman
12
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved