Bagaimana Kesiapan Pelaku Usaha Terkait Sertifikasi Halal di Indonesia? Ini Hasil Penelitiannya

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) RI telah melakukan sebuah penelitian.

Penelitian kali ini mengenai kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi sertifikasi produk halal di tahun 2019.

Sebab sertifikat halal jadi kewajiban bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Sertifikat halal menjadi sangat penting bagi pelaku usaha di Indonesia karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen.

• Bagaimana Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia? Begini Penjelasannya

• Viral Pengumuman Larangan Membawa Makanan Tak Berlabel Halal yang Dijawab oleh Pengelola Restoran

• Terima Sertifikat Halal MUI DKI, Pandiono dan Sahlan Apresiasi Kepedulian Bogasari

Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merepresentasikan tanggung jawab negara kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam.

Hal ini bertujuan untuk melindungi, memberikan rasa aman dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk yang sesuai syariat Islam yakni halal dan thayyib.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur banyaknya peraturan sertifikasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Proses Produk Halal diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi persediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Urgensi penelitian ini secara praktis memberikan rekomendasi yang signifikan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya terhadap sertifikat halal dan memberikan perlindungan kepada konsumen muslim.

Kesiapan pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana para produsen mempersepsikan manfaat yang akan didapatkan dari sertifikasi halal.