Breaking News:

Omnibus Law

Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Fadli Zon: Ancam Sektor Pangan dan Pertanian Nasional

Omnibus Law Ancam Sektor Pangan dan Pertanian. Fadli Zon : Saya rekomendasikan agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja ditarik lagi oleh Pemerintah

Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Fadli Zon adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, saat menjadi pembicara dalam sesi pertama "The Central Role of Education in the 2030 Agenda for Sustainable Development" di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law kian berlanjut. Kali ini, penolakan disampaikan oleh Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon. 

Menurut Fadli, Omnibus Law Cipta Kerja potensial dinilai dapat memperlemah petani dan sektor pertanian bangsa.

Hal tersebut dipaparkannya merujuk Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang berdampak setidaknya tujuh Undang-undang (UU) di bidang pangan dan pertanian.

Tujuh Undang-undang tersebut adalah UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Selain itu, UU Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Selanjutnya adalah UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan serta UU Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

"Beberapa imbas dari draf omnibus law yang bakal berpengaruh terhadap sektor pangan dan pertanian di antaranya adalah terjadinya pelonggaran aturan impor, kian mudahnya alih fungsi lahan, serta terjadinya pelonggaran aturan lingkungan," jelas Fadli Zon dalam siaran tertulis pada Jumat (13/3/2020).

"Secara umum, saya melihat RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini efeknya negatif bagi sektor pangan dan pertanian. Sehingga, berbagai organisasi tani merekomendasikan agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja ditarik kembali oleh Pemerintah untuk diperbaiki," tambahnya.

Penolakan tersebut katanya juga merupakan kesimpulan yang diperolehnya dari Kongres Tani VIII di Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (13/3/2020).

Kongres yang diikuti oleh sejumlah organisasi petani itu merupakan pendahuluan dari rangkaian Munas IX HKTI bertajuk 'Pertanian, Petani dan Organisasi Tani dalam Omnibus Law'.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved