BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Ditolak MA, YLKI Minta Jokowi Terbitkan Perpres Baru

Iuran BPJS Kesehatan ditolak MA, YLKI minta Jokowi terbitkan Perpres Baru. Jika tidak, BPJS Kesehatan tetap akan berlakukan tarif iuran BPJS baru

Penulis: | Editor: Dwi Rizki
tribunnews
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. 

Pembatalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi bukti penolakan dari masyarakat.

Terkait hal tersebut, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta agar Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Perpres tentang Jaminan Kesehatan yang baru.

Perpres tersebut diharapkan dapat menggantikan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang ditolak MA.  

"Jika dilihat pada konteks kepentingan jangka pendek konsumen, putusan ini tentu saja menggembirakan," jelas Tulus Abadi dihubungi pada Rabu (11/3/2020).

"Namun jika ditelusuri lebih mendalam, ke depan, putusan ini juga berisiko tinggi bagi perlindungan dan pemenuhan hak hak konsumen sebagai pasien BPJS Kesehatan," tambahnya.

Sebab, lanjutnya, YLKI mengkhawatirkan adanya penurunan pelayanan pada pasien terkait pembatalan kenaikan tarif tersebut.

"Kalau yang direduksi hanya servis non medis masih mendingan, tetapi jika yang direduksi servis medisnya, ini yang membahayakan pasien, karena bisa berdampak terhadap patien safety. Misalnya jenis obatnya diganti atau dikurangi," ungkap Tukus Abadi.

Guna mendorong agar hal tersebut tidak terjadi, pihaknya menyarankan sejumlah usulan. 

Usulan tersebut antara lain, agar Jokowi segera mengeluarkan Perpres baru untuk menggantikan Perpres Nomor 79 tahun 2019 yang dibatalkan oleh MA.

Hal tersebut menurutnya sangat penting untuk menjamin kepastian hukum.

"Sebab pernyataan manajemen BPJS Kesehatan akan tetap menggunakan Perpres lama, jika pemerintah belum mengubah atau mengeluarkan Perpres baru. Dengan kata lain, kenaikan tarif tetap akan diberlakukan oleh BPJS Kesehatan," jelas Tulus Abadi. 

Usulan selanjutnya mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia untuk segera melakukan pembersihan data Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sebab menurutnya, apabila pembersihan data belum dilakukan, potensi penerima PBI salah sasaran akan terjadi.

"Hasil cleansing data bisa digunakan sebagai acuan untuk memasukkan peserta mandiri menjadi peserta PBI. Sebab faktanya peserta kelas mandiri mayoritas atau 70 persen adalah peserta kelas tiga," jelas Tulus Abadi.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved