Berita Jakarta

TANGKI Mobil Sedot Tinja Meledak Semburannya Timpa Rumah Warga, Tawaran Damkar Ditolak

Lurah Munjul Sumarjono menjelaskan ledakan kecil yang menyebabkan tinja tersembur dari tangki mobil sedot tinja di RT 04/08 Kelurahan Munjul.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Hertanto Soebijoto
dok Lurah Munjul
Lokasi ledakan tangki sedot tinja di RT 04/08 Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (8/3/2020). (Foto dok Lurah Munjul) 

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani menyampaikan jika masyarakat harus dibebaskan dari biaya limbah rumah tangga.

"Kami mengusulkan agar penyedotan tinja dan air limbah rumah tangga di lingkungan padat penduduk biayanya digratiskan," ungkapnya, saat ditemui Rabu (4/4/2018).

Biaya pengelolaan limbah rumah tangga, termasuk tinja dalam septiktank komunal yang diusulkan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta katanya dapat dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Sehingga masyarakat tidak kembali terbebani masalah limbah rumah tangga.

"Digratiskan, APBD DKI itu besar, lewat PAL Jaya (Pengolahan Air Limbah)," ungkapnya.

 LIBATKAN Jaringan Mafia Tanah, Anak Gadaikan Sertifikat Lahan Milik Orangtua Senilai Rp 3,7 Miliar

"Soal sampah juga harus diperhatikan, bagaimana kelanjutan pengembangan area pengolahan sampah di TPA Bantargebang (Bekasi), masalah ini belum dijawab," ungkapnya merujuk pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dalam Rapat Paripurna yang beragendakan jawaban atas pertanyaan Fraksi DPRD tentang RPJMD pada Selasa (3/4/2018) kemarin.

Seperti diketahui, Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN, Taufiqurahman mengusulkan agar pengolahan limbah dikelola suatu badan. Sehingga masalah penyediaan air bersih, khususnya air baku di Ibukota dapat teratasi.

"Lewat sistem satu pintu, diharapkan masalah ketersediaan air baku di Jakarta dapat teratasi, yaitu lewat pola recycling," ungkapnya dalam Rapat Paripurna ketika menyampaikan pemandangan Fraksi Demokrat-PAN terkait Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang RPJMD di gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (2/4/2018) lalu.

 Ini Alasannya Mengapa Penguna Aplikasi TikTok Tumbuh Subur di Indonesia

Setuju

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan mengaku setuju atas usulan penggabungan pengelolaan air bersih dan limbah.

Yakni, Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah (PD PAL) dengan Perusahaan Daerah Pengolahan Air Minum (PD PAM Jaya).

Sebab, menurutnya, kedua fungsi BUMD tersebut tidak dapat dipisahkan.

"Saya setuju, ada penggabungan, supaya yang namanya air bersih dan air limbah itu bisa dikelola bersamaan. Menurut saya itu nggak bisa dipisahkan ketika kita pembangunan utilitas (pengolahan air baku), itu juga harus dibangun PAL sebagai kewajiban," ungkapnya kepada wartawan di Balaikota pada Selasa (3/4/2018).

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved