Breaking News:

Virus Corona

Dampak Corona, Pemerintah Berikan Wisatawan Potongan Harga 30 Persen Tiket Pesawat

Salah satunya dengan memberikan insentif kepada para wisatawan, agar tetap mengunjungi Indonesia di tengah mewabahnya virus corona.

Dok. BPMI Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan wisata bahari di Labuan Bajo dengan menaiki kapal phinisi, pada Minggu, (19/1/2020). 

Ancaman penjara membayangi bagi penimbun masker dan hand sanitizer, saat wabah virus corona.

Tak main-main, selama wabah virus corona, penimbun masker dan hand sanitizer diancam hukuman lima tahun penjara atau denda Rp 50 miliar.

Pasalnya, penimbun masker dan hand sanitizer, merugikan warga.

Dimana saat ini harga masker dan hand sanitizer naik hingga tujuh kali lipat.

Dilansir dari Kompas.com, melihat fenomena tersebut, Polri mengawasi oknum-oknum nakal yang menimbun masker dan hand sanitizer.

"Kita masih jalan melakukan penyelidikan seandainya ada yang melakukan penimbunan secara tidak sah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2020).

Imbauan tak panik hingga tindakan tegas Polri pun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penimbunan.

Aparat kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang.

"Jadi masyarakat tidak usah panik, pemerintah semuanya sudah bekerja untuk menangani kasus ini," kata Argo.

Selain memberikan imbauan, polisi menegaskan akan menindak oknum-oknum yang melakukan penimbunan tersebut.

Namun, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, polisi akan mendalami motif dari oknum tersebut.

"Kalau dia ternyata memiliki kesengajaan untuk menimbun untuk keuntungan, ya kita bisa dalami apa kira-kira motif dia. Yang jelas penegakan hukumnya harus dimulai dari pendalaman motif itu," tutur Asep di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin.

5 Tahun Penjara

Lalu, apa ancaman hukuman yang menghantui para oknum-oknum tersebut?

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menuturkan oknum yang mengambil keuntungan dengan menimbun barang dapat dijerat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

"Aturan yang mengakomodir selalu didasarkan pada orientasi mengambil keuntungan besar dengan cara tidak wajar bahkan merugikan orang lain yaitu menimbun barang," kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com, Senin.

Pasal 107 UU tersebut berbunyi: "Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat dan/atau terjadi hambatan kelangkaan lalu Barang, lintas gejolak Perdagangan harga, Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)."

Efek Jera

Fickar mengatakan, ancaman hukuman tersebut memungkinkan polisi melakukan penangkapan dan penahanan secara paksa.

Maka dari itu, ia menilai polisi perlu menindak cepat oknum-oknum tersebut.

"Karenanya menjadi relevan penegak hukum melakukan tindakan yang cepat, sebagai upaya shock therapy agar oknum-oknum yang mencari untung dengan merugikan kepentingan umum dapat mengurungkan niatnya," ujar Fickar.

Kerjasama Pemprov DKI

Dampak virus corona bikin harga masker mahal, berujung jadi ancaman pidana bagi pedagang timbun masker.

Diketahui, pedagang terbukti timbun masker dikenakan pidana oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta.

Soal pedagang terbukti timbun masker bakal dipidanakan, diungkap Elisabeth Ratu Rante Allo, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta.

Nantinya, Dinas PPKUKM DKI Jakarta gandeng Polda Metro Jaya untuk menggelar sidak masker di sejumlah pasar yang menjual alat kesehatan.

“Kami akan duduk bersama dulu dengan kepolisian, tapi kalian kan pernah dengar tuh kalau operasi satgas pangan"

"Bila umpamanya pengusaha yang menimbun bahan pokok di saat kondisi negara kurang bagus (genting), jadi tentu itu ada pidananya,” katanya, Selasa (18/2/2020).

Ratu mengatakan, persoalan hukum akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

Namun mengenai pencabutan izin, pihaknya bakal melakukan kajian lebih dalam dengan dinas terkait.

Antara lain Dinas Kesehatan hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

Koordinasi dengan Dinkes diperlukan karena mereka yang melakukan pembinaan.

Sedangkan DPMPTSP adalah dinas yang mengeluarkan izinnya.

“Kami harus koordinasi dengan Dinkes karena asosiasi (pengusaha alat kesehatan) itu di bawah mereka,” ujarnya.

Inspeksi Mendadak

Dampak dari wabah virus corona, membuat harga masker mahal di pasaran sampai saat ini, Selasa (18/2/2020).

Dampak harga masker mahal membuat Pemprov DKI Jakarta gandeng polisi untuk lakukan sidak ke pasar-pasar.

Dalam waktu dekat ini, Pemprov DKI dan polisi sidak penjualan masker di pasar-pasar Jakarta.

Upaya ini dilakukan untuk menghindari potensi penimbunan masker di tengah kenaikan harga masker tersebut.

“Kami koordonasi dengan Dinas Kesehatan dan Polda Metro Jaya untuk mau merapatkan bersama"

"Nanti ada tim terpadu yang turun ke pasar-pasar,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, Selasa (18/2/2020).

Ratu mengatakan, sidak akan dilakukan secepatnya begitu sudah ada keputusan bersama dengan instansi terkait.

Sasarannya adalah pasar yang menjual alat-alat kesehatan seperti Pramuka, Jatinegara dan sebagainya.

Sejauh ini, kata dia, belum terbukti adanya upaya penimbunan masker yang dilakukan para pedagang.

Sepengetahuannya, harga masker naik karena bahan baku yang didatangkan dari China alami kelangkaan.

Hal itu dampak dari maraknya wabah virus corona di sejumlah negara, termasuk negara China sendiri.

“Hasal rapat beberapa waktu lalu bahan bakunya memang habis, jadi karena bahan bakunya langka dengan adanya kasus corona tentu produksinya juga berkurang,” ujarnya.

Menurut dia, harga masker sempat mengalami kenaikan di sejumlah pasar Jakarta.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan DKI, masker bedah di Pasar Pramuka, Jakarta Timur misalnya alami kenaikan harga dari Rp 25.000 per boks jadi Rp 250.000-Rp 300.000.

Sementara masker jenis N95 sudah mencapai Rp 1,4 juta.

“Itu sih nggak normal dan sebetulnya ini (fenomena pembelian masker) juga pengaruh karena masyarakat mendengar pemberitaan"

"Kan pernyataan pak Menkes (Terawan Agus Putranto) disebut bahwa yang pakai masker itu adalah orang yang sakit, bukan yang sehat,” katanya.

Salahmu Sendiri Kok Beli

Saat ini, harga masker mahal jadi perbincangan publik dan buat Menteri Kesehatan atau Menkes Terawan Agus Putranto mendadak jadi sorotan.

Ya, karena statement Menkes Terawan soal harga masker mahal di Indonesia pun jadi trending topik di Twitter.

Diketahui, statement Menkes Terawan soal harga masker mahal di Indonesia 'Salahmu Sendiri Kok Beli' trending di Twitter.

Tak ayal, ucapan Menkes Terawan Salahmu Sendiri Kok Beli tersebut menuai reaksi para pengguna media sosial (medsos) Twitter, Minggu (16/2/2020).

Berikut ini komentar warganet di Twitter soal ucapan Terawan Salahmu Sendiri Kok Beli:

@icebearimnida_0

"Menkes : salahmu sendiri kok beli
Haha,kecewa berat saya mendengar jawaban petinggi negara atas permasalahan di negara ini
Bukannya memberi solusi yang benar. Saya benar" kecewa. Percuma sekolah tinggi" kalau kasih jawabannya begitu"

@timeoutboys

"Salahmu sendiri kok beli ? Begitulah kualitas seorang menteri yang harusnya bisa memecahkan masalah dengan solusi bukan tanpa solusi"

@nazwahalisa991

""Salahmu sendiri kok beli". Banyak di luaran sanah yang tak makan bangku sekolah tapi dia masih jaga omongan nya sendiri, lah ini dengan jabatan tinggi masih tidak di jaga omongan nya. Rakyat bisa menilai dengan baik perkataan mu, mana yg baik di ucap mana yg pantas di ucap"

@harimingu

"suka becanda nih menkes"

@mataminuslima

"Salahmu sendiri kok beli jadi trending gara gara pak menkes kasih pernyataan tentang harga masker. As a logic ya bener sih, seharusnya tanyalah ke yang jualan masker kenapa harga nya dinaikan"

@tokkidokie

"Harga masker tinggi “salahmu sendiri kok beli” ia pak maafin ya saya udah beli"

Tak Heran

Mengutip artikel Kompas.com, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto merasa tidak heran dengan melambungnya harga masker di Indonesia.

Ia menilai harga masker mengalami lonjakan karena diburu masyarakat setelah munculnya virus Corona.

Terawan pun justru menyalahkan orang-orang yang membeli masker.

"Salahmu sendiri kok beli ya," kata Terawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Terawan menilai orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker untuk mengantisipasi virus.

Harusnya, kata dia, masker hanya digunakan oleh orang yang sakit agar tak menularkan penyakitnya ke lingkungan sekitar.

Namun ia melihat, pasca munculnya virus Corona di China, masyarakat Indonesia justru ramai-ramai menggunakan masker meski dalam kondisi sehat.

"Enggak usah (pakai masker). Masker untuk yang sakit," kata dia.

Menurut Terawan, perwakilan dari World Health Organization (WHO) di Indonesia juga memiliki pendapat serupa.

"Dr. Paranietharan dari WHO bilang, enggak ada gunanya (orang sehat pakai masker)"

"Untuk yang sakit supaya tidak menulari orang lain kalau sakit. Tapi yang sehat enggak perlu," kata dia.

Saat ditanya lebih jauh apakah pemerintah akan turun tangan dalam mengatasi melambungnya harga masker ini, Terawan tak memberi jawaban tegas.

Namun ia hanya menegaskan bahwa melambungnya harga masker karena mekanisme pasar.

"Itu kan pasar begitu, kalau dibutuhkan banyak harga naik, kalau orang nyari malah justru makin mahal"

"Kan begitu, tapi kalau enggak ada yang nyari turun sendiri harganya," ucap dia.

Melonjaknya harga masker di Indonesia menjadi sorotan beberapa media internasional.

Salah satunya Reuters yang menyoroti kenaikan hingga 10 kali lipat dari harga asli.

Bambang Darmadi, seorang penjual peralatan kesehatan salah satu toko di Jakarta, menyebutkan, satu kotak masker biasa berisi 50 lembar saat ini dijual seharga Rp 200.000.

Padahal, harga normal sebelum wabah virus corona terjadi adalah Rp 20.000.

Menurut Darmadi, lonjakan harga masker berkisar sampai Rp 10.000 setiap harinya.

Sementara itu, media Pemerintah Singapura, Straits Times, dalam judul berita "Coronavirus: Price of a box of N95 masks cost more than a gram of gold in Indonesia" melaporkan bahwa harga satu kotak masker N95 sebanyak 20 lembar mencapai Rp 1,5 juta.

Harga tersebut melebihi nilai satu gram emas yang saat ini berkisar Rp 800.000.

Media ini juga melaporkan kenaikan harga lebih tinggi untuk masker biasa.

Satu kotak berisi 50 lembar mencapai Rp 275.000 dengan harga normal kisaran Rp 30.000.

Masker di Tangerang Ludes, Tersisa Harga Setengah Juta

Mewabahnya virus corona menyebabkan penjualan masker di sejumlah wilayah mengalami kenaikan tajam.

Termasuk di daerah Kota Tangerang yang jaraknya dekat dengan Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai pintu gerbang Indonesia. 

Seperti diketahui penyakit mematikan dari China itu kini sudah berdampak ke sejumlah negara.

Penyebarannya, melalui udara dari manusia ke manusia.

Bahkan virus tersebut telah merenggut ratusan korban jiwa.

Serta menjangkit puluhan ribu orang lainnya. 

Warta Kota pun mengunjungi satu dari apotek di wilayah Cikokol, Tangerang.

Di apotek tersebut ketersediaan masker menipis. 

"Sudah habis masker yang murah, hanya ada masker yang harganya mahal," ujar Riska satu dari petugas apotek kepada Warta Kota, Selasa (4/2/2020)

Ia menjelaskan masker yang murah itu seharga Rp 7.500 dapat 5 buah.

Masker yang berwarna hijau muda ini biasanya digunakan oleh banyak orang. 

"Sehari habis, sehari habis sekarang maskernya. Gara - gara ramai virus corona," ucapnya. 

Menurutnya, banyak berbagai kalangan yang membeli masker itu.

Kini hanya yang tersisa masker N95 berwarna putih. 

"Sekarang tinggal masker N95 tapi mahal. Satu dus ada 12 buah, 1 buahnya itu harganya Rp 40.000"

"Dikalikan saja Rp. 40.000 dikali 12 bisa Rp 480 ribuan," kata Riska. 

Riska menyebut penjualan masker memang tengah laris manis saat ini.

Meski dengan harga mahal, tapi masyarakat tetap saja membeli. 

Seperti yang dialami Evan satu dari warga Moderland, Tangerang.

Dirinya pun memburu masker untuk kebutuhan aktivitasnya. 

"Saya cari masker yang murah habis di mana-mana. Enggak apa-apa beli masker mahal juga, yang penting aman"

"Kualitasnya juga bagus masker N95 ini, rapat dan tidak ada celah untuk sesuatu yang masuk ke dalam," ungkap Evan yang kerap pulang pergi ke Bandara Soetta. (Faf/CC/DIK/Wartakotalive.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ancaman Penjara bagi Penimbun Masker dan Hand Sanitizer selama Wabah Corona", https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06550541/ancaman-penjara-bagi-penimbun-masker-dan-hand-sanitizer-selama-wabah-corona?page=2.
Penulis : Devina Halim

Sementara itu, berkaitan dengan kebijakan ekspor yang terkait dengan antisipasi dampak virus corona
terhadap perdagangan, Agus menekankan tidak ada larangan ekspor untuk produk masker ke pasar
dunia. Namun, pemerintah mengimbau para eksportir dalam negeri untuk memprioritaskan pemenuhan
kebutuhan masker di Indonesia saat ini.

“Menyikapi permintaan yang tinggi dari masyarakat terhadap masker dan hand sanitizer, kami
mengimbau para produsen barang tersebut untuk tidak menaikkan harga jual ke masyarakat. Imbauan ini
juga ditujukan kepada para distributor dan penjual pengecer,” tuturnya.

Sementara, pemerintah juga telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menjaga perekonomian dari
ancaman disrupsi proses produksi dan distribusi barang akibat terganggunya perdagangan internasional.
Dalam hal ini, pemerintah mendorong integrasi Indonesia National Single Window (INSW) dengan
Inaportnet melalui pembentukan National Logistics Ecosystem untuk mengurangi biaya logistik di
pelabuhan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijomo menjelaskan, pemerintah pun
menyederhanakan berbagai ketentuan Larangan-Pembatasan (Lar-Tas) atau Tata Niaga Ekspor seperti
SVLK, Health Certificate, Surat Keterangan Asal dll. Juga melakukan pengurangan terhadap Lar-Tas Impor
dan percepatan proses impor, terutama yang diimpor oleh 500 importir terpercaya (reputable importer),
untuk memperlancar pemasukan bahan baku dan bahan penolong untuk industri.

“Melalui berbagai kebijakan untuk mendorong efisiensi proses logistik, mempermudah pelaksanaan ekspor
dan memperlancar pemasukan impor bahan baku, akan membantu industri mendapat jaminan pasokan
bahan baku dan tetap menjaga serta meningkatkan ekspornya,” tegas Susiwijono.

Selain itu, pemerintah pun akan mempercepat peluncuran Kartu Pra Kerja (khususnya di daerah proyek
percontohan, yakni Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau). Saat ini sedang dipersiapkan Peraturan
Presiden (Perpres) dan penunjukkan Project Management Office (PMO) terkait hal tersebut.

Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk wisatawan mancanegara (wisman) agar pariwisata
Indonesia terus bergerak. Sementara, untuk wisatawan nusantara (wisnus) akan diberikan potongan harga
30 persen untuk tiket pesawat di 10 tujuan wisata, dengan kuota seat 25% per penerbangan selama tiga
bulan (Maret, April, dan Mei 2020). Juga akan dilaksankan realokasi anggaran khusus untuk 10 destinasi
wisata, serta tarif pajak hotel dan restoran diubah menjadi 0 (nol) persen.

Di luar ini, berbagai kebijakan terkait juga akan dijalankan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia
(BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk menjaga kestabilan perekonomian di dalam negeri, baik dari sisi
fiskal, moneter, maupun pasar modal.

Turut hadir dalam konferensi pers ini adalah Kepala Satgas Pangan Daniel Tahi Monang Silitonga; Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey; Ketua Gabungan Pengusaha Makanan
dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman; serta Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat
Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah.
--selesai--

Editor: Mohamad Yusuf
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved