Usai Tinjau Lokasi Banjir, Anggota DPRD Ini Sarankan Normalisasi dengan Dana CSR Kawasan Industri

Usai Tinjau Korban Banjir, Anggota DPRD Ini Sarankan Normalisasi dengan Dana CSR Kawasan Industri

Usai Tinjau Lokasi Banjir, Anggota DPRD Ini Sarankan Normalisasi dengan Dana CSR Kawasan Industri
istimewa
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh (baju putih, depan) meninjau langsung masyarakat terdampak banjir di Perumahan Graha Prima, Blok A kelurahan Mangunjaya, kecamatan Tambun Selatan, Rabu, (26/2/2020) sore. 

 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh meninjau langsung masyarakat terdampak banjir di Perumahan Graha Prima, Blok A kelurahan Mangunjaya, kecamatan Tambun Selatan, Rabu, (26/2/2020) sore.

Dalam kunjungannya, Mohamad Nuh menyatakan bahwa normalisasi sungai memang menjadi ‘PR’ bagi pemerintah Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, program normalisasi sungai ia akui pernah dilakukan masa jabatan Bupati Sa’aduddin.

Wali Kota Bekasi Dicari Warganet Saat Banjir, Katanya: Saya Turun Pegang Wilayah Selatan

Dampak Banjir Kota Bekasi, Tercatat 90 Titik Banjir, Lima Lokasi Longsor, dan 379 Sekolah Terendam

Namun tidak berarti membandingkan keduanya, hanya saja ia melihat PAD saat itu cukup besar dibandingkan sekarang.

“Di periode yang lalu memang Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar dari beberapa tempat, mungkin sekarang agak terbatas. Kenapa terbatas? saya melihat dari kreatifitas dinas untuk menjemput PAD,” ujarnya.

Politisi senior PKS ini mengusulkan harus ada langkah-langkah kreatif, contohnya adalah dengan memaksimalkan penggunaan dana CSR.

Real Madrid vs Manchester City 1-2, Sergio Ramos Kartu Merah, Manchester City Lebih Berpeluang Lolos

Apalagi di kabupaten Bekasi sendiri ada sekitar 6000 perusahaan.

“Misalkan di tahun pertama kita fokuskan untuk normalisasi sungai, misalkan sebuah perusahaan CSR-nya sebesar 1 juta rupiah dan dikalikan dengan jumlah perusahaan yang ada, 6000 perusahaan, berarti perbulan ada dana CSR sebesar 6 miliyar,"

"Jumlah itu kemudian dibagi per-desa, anggap saja ada 200 desa, maka perbulan alokasi CSR 300 juta/desa, selesai gak urusan? selesai,” sambungnya.

UPDATE Permukiman Terendam Banjir Tiga Hari, Rumah Pompa Bulak Cabe Jadi Sasaran Warga

Jadi persoalan utama, lanjut Nuh, adalah agar CSR ini disalurkan untuk kepentingan publik dan ini membutuhkan keberanian dan ketegasan bupati untuk membuat Perda.

Halaman
12
Editor: Wito Karyono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved