Breaking News:

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Diyakini Akan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia dinilai sangat risky, complicated, dan membutuhkan waktu satu tahun atau lebih untuk proses pemindahannya.

Penulis: Tri Broto | Editor: Tri Broto
dok.IKA UNDIP
Universitas Diponegoro (Undip) dan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) menggelar seminar bertajuk Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Akademis dan Pelaku Usaha di Fakultas Hukum Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2020). 

SEMARANG, WARTA KOTA-- Perang dagang Amerika Serikat dan China pada tahun 2019 menjadi bukti titik lemahnya daya tarik Indonesia terhadap investor yang hengkang dari China.

Menurut data World Bank dalam Laporan Global Economic Risks and Implication for Indonesia 2019, disebutkan bahwa Indonesia dinilai sangat risky, complicated, dan membutuhkan waktu satu tahun atau lebih untuk proses pemindahannya.

Demikian disampaikan Ir. Aloysius Budi Santoso, M.M., Head of Manpower and Social Security Committee for Wages at APINDO dalam Seminar Omnibus Law Cipta Kerja di Ruang Seminar Gedung Laboratorium Ligitasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/2/2020).

Seminar yang digelar oleh Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) ini bertajuk ‘Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Akademis & Pelaku Usaha’.

Universitas Diponegoro (Undip) dan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) menggelar seminar bertajuk Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Akademis dan Pelaku Usaha di Fakultas Hukum Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2020).
Universitas Diponegoro (Undip) dan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) menggelar seminar bertajuk Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Akademis dan Pelaku Usaha di Fakultas Hukum Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2020). (dok.IKA UNDIP)

Menurut Budi, jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan sebesar 5,5 persen di tahun 2021, maka investasi perlu bertumbuh sebesar 13 persen dari nilai investasi di tahun 2019.

“Untuk dapat bertumbuh sebesar enam persen di tahun 2024, maka pertumbuhan investasi sebesar 40 persen dari nilai investasi di tahun 2019, atau dari rata rata 3.200 triliun pada periode 2015-2019 menjadi rata rata 4.400 triliun pada periode 2020-2024,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Warta Kota, Kamis (27/2/2020).

Dengan Omnibus Law Cipta Kerja, kata Budi, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen-6,0 persen.

Hal ini digenjot melalui penciptaan Lapangan Kerja yang berkualitas sebanyak 2,7 sd 3 juta per tahun, dibandingkan 20-2,5 juta jika tanpa Omnibus Law.

“Kita juga dorong peningkatan investasi sebanyak 6,6 persen-7,0 persen yang meningkatkan Income dan Daya Beli, dan mendorong Peningkatan Konsumsi (5,4 persen-5,6 persen)," katanya.

"Kemudian peningkatan produktivitas yang akan diikuti Peningkatan upah, sehingga dapat meningkatkan Income, Daya Beli dan Konsumsi,” tambah Budi.

Dita Indah Sari, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja RI, menambahkan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja dikeluarkan untuk mengatasi urgensi yang dihadapi bangsa Indonesia menuju negara adil dan makmur.

Dita menegaskan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak menghapus atau membatasi kepentingan buruh.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya menghapus beberapa pasal yang “dianggap” tidak sejalan dengan kepentingan buruh/pekerja.

Namun penghapusan itu diganti dengan klausula-klausula baru yang sangat melindungi buruh atau pekerja.

“Di antaranya adalah munculnya jaminan kehilangan pekerjaan atau dikenal dengan unemployment benefit, Uang tunai, fasiltitas penempatan dan sertifikasi,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor UNDIP Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., MHum., menyampaikan analisisnya terhadap beberapa perubahan pasal dan ketentuan dalam RUU Omnibus Law.

Dia menyebut, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah. Seperti perubahan Pasal 38.

Dalam pasal tersebut pemerintah menghilangkan dualisme keputusan non elektronik dengan keputusan elektronik.

“Ada percepatan tenggat waktu fiktif positip dari 10 hari menjadi 5 hari. Tetapi, belum menyentuh percepatan proses peradilan dan justru menghapus ayat yang mempercepat proses peradilan,” jelasnya.

Narasumber lainnya, Prof Dr Rahayu, SH, MHum, Wakil Ketua LPPM Undip menyoroti aspek ketenagakerjaan yang terdampak RUU Omnibus Law.

Ada tujuh aspek yang terdampak yaitu tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya (outsourcing), waktu atau jam kerja, pengupahan, PHK, dan pesangon, serta sweetener.

Dalam hal pengupahan, misalnya, diatur dalam Pasal 89 angka 23-36. Rahayu menjelaskan, pasal ini mengatur bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan nasional yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Peundang-undangan.

“Upah ditetapkan berdasar satuan waktu dan satuan hasil. Tetapi, upah minimum tidak dapat ditangguhkan. Dalam hal ini perusahaan tidak mampu membayar upah minimum dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau tindak pidana akan sulit diimplementasikan,” jelasnya.

Kaitannya dengan kenaikan upah minimum yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, Rahayu menilai hal ini berpotensi terjadi migrasi buruh ke daerah yang upah minimumnya lebih tinggi.

“Soal upah yang berbasis jam kerja, ini merupakan hal baru terkait dengan perkembangan ekonomi digital. Harus hari-hati menentukan upah minimumnya, sebagai dasar penghitungan pesangon bila terjadi PHK,” paparnya.

Konsultasi DPR

Di sisi lain, Prof Dr Retno Saraswati, SH, MHum, Dekan FH Undip mengatakan bahwa dalam BAB XIII RUU Omnibus Law, Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.

Hal ini bisa dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI. Perubahan ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Ini jelas melanggar, tidak sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini harus diluruskan. Pemerintah Pusat itu melaksanakan Undang-undang, bukan untuk mengubah undang-undang,” tandasnya.

Karena itu, Retno menyarankan agar UU P3 direvisi dan konsistensi terhadap berbagai hal penyimpangan yang telah dilakukan, baik terhadap pengaturan yang ada atau terhadap pengaturan yang baru.

Pasalnya, kata Retno, secara filosofis hukum dibentuk untuk mengisi tumpang tindih agar ada kepastian dan keadilan.

“Semoga RUU Omnibus Law ini bisa ideal yang mempunyai kemaslahatan yang baik demi tujuan negara ini,” harapnya.

Sementara itu, Ketua IKA UNDIP Maryono berharap forum diskusi ini dapat memberikan masukan yang terbaik bagi suksesnya RUU Cipta Kerja. Pasalnya, peran akademisi dan pelaku usaha amat penting dalam mendukung RUU ini terlaksana dengan baik.

Pihaknya menilai, Indonesia melalui RUU Cipta Kerja ini menjadi lebih baik, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, lapangan pekerjaan tumbuh secara signifikan, iklim usaha tercipta secara kondusif bagi kemajuan berusaha dan Indonesia dapat menjadi negara yang mempunyai daya saing tinggi di kancah internasional.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen kala membuka acara.

Pihaknya berharap aturan Omnibus Law ini nanti berjalan dengan baik dan lembaga ketenagakerjaan terkait bisa mengacu pada satu pemahaman, jadi tidak muncul ide-ide diluar pemahaman.

“Tentunya kami berusaha meningkatkan kualitas dan mutu kinerja kami untuk melayani teman-teman khususnya dunia usaha ataupun para investor yang akan melakukan pembangunan di Jawa Tengah.” imbuhnya. (ito)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved