Omnibus Law RUU Cipta Kerja Diyakini Akan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia dinilai sangat risky, complicated, dan membutuhkan waktu satu tahun atau lebih untuk proses pemindahannya.

dok.IKA UNDIP
Universitas Diponegoro (Undip) dan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) menggelar seminar bertajuk Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Akademis dan Pelaku Usaha di Fakultas Hukum Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2020). 

Dita Indah Sari, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja RI, menambahkan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja dikeluarkan untuk mengatasi urgensi yang dihadapi bangsa Indonesia menuju negara adil dan makmur.

Dita menegaskan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak menghapus atau membatasi kepentingan buruh.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya menghapus beberapa pasal yang “dianggap” tidak sejalan dengan kepentingan buruh/pekerja.

Namun penghapusan itu diganti dengan klausula-klausula baru yang sangat melindungi buruh atau pekerja.

“Di antaranya adalah munculnya jaminan kehilangan pekerjaan atau dikenal dengan unemployment benefit, Uang tunai, fasiltitas penempatan dan sertifikasi,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor UNDIP Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., MHum., menyampaikan analisisnya terhadap beberapa perubahan pasal dan ketentuan dalam RUU Omnibus Law.

Dia menyebut, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah. Seperti perubahan Pasal 38.

Dalam pasal tersebut pemerintah menghilangkan dualisme keputusan non elektronik dengan keputusan elektronik.

“Ada percepatan tenggat waktu fiktif positip dari 10 hari menjadi 5 hari. Tetapi, belum menyentuh percepatan proses peradilan dan justru menghapus ayat yang mempercepat proses peradilan,” jelasnya.

Narasumber lainnya, Prof Dr Rahayu, SH, MHum, Wakil Ketua LPPM Undip menyoroti aspek ketenagakerjaan yang terdampak RUU Omnibus Law.

Halaman
1234
Penulis: Tri Broto
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved