Diduga Muluskan Berkas Caleg dalam Pilpres 2019, Ketua dan Anggota KPU Kalsel dilaporkan ke DKPP

Diduga muluskan berkas salah satu Caleg dalam Pilpres 2019, Ketua dan Anggota KPU Kalimantan Selatan dilaporkan Gerakan Masyarakat Banua ke DKPP

Diduga Muluskan Berkas Caleg dalam Pilpres 2019, Ketua dan Anggota KPU Kalsel dilaporkan ke DKPP
istimewa
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia 

Gerakan Masyarakat Banua untuk Kalimantan Selatan (GEMBUK'S) melaporkan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

Pelaporan tersebut diungkapkan Koordinator GEMBUK'S, H Subhan S terkait keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan syarat terpenuhi terhadap H Rusli kala menjadi Calon Legislatif pada Pemilhan Legislatif (Pileg) 2019.

Padahal diketahui, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilampirkan dalam formulir pendaftaran Caleg diterbitkan oleh Polres Kabupaten Banjar, bukan dari Polda Kalimantan Selatan.

Hal tersebut ditegaskannya melanggar prinsip berkepastian hukum penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a,b,c dan d Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

"SKCK seharusnya diterbitkan dari Polda Kalimantan Selatan, bukan dari Polres Banjarmasin. KPU Kalsel seharusnya menolak SKCK itu bukan menerimanya," ungkap H Subhan S ditemui dibilangan Jakarta Selatan pada Kamis (27/2/2020).

Terkait hal tersebut, H Subhan S melaporkan kasus tersebut kepada DKPP Republik Indonesia pada Selasa (25/2/2020) dengan tanda terima Dokumen No.03-25/Set-02/11/2020.

Dalam laporannya, H Subhan S melaporkan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Sarmuji beserta empat orang Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Siswandi Reyaan, Nur Zazin, Edy Ariansyah dan Hatmiati. 

"Tindakan para terlapor yang menerima dan menyatakan syarat terpenuhi terhadap yang bersangkutan diduga kuat dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk menyembunyikan riwayat status hukum H Rusli," ungkap H Subhan S.

"Sehingga diduga ada keberpihakan kepada yang bersangkutan," tambahnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, permasalahan tersebut terungkap usai aksi unjuk rasa salah satu LSM di Kalimantan Selatan di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Juli 2019 silam.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved