WARTA KOTA -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Budgeting Metropolitan Watch (BMW) memandang pemerintah pusat turut andil dalam mendanai proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Meski Ketua Badan Pelaksana pembangunan tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta, namun tidak serta merta biaya pembangunannya seluruhnya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif BMW Amir Hamzah mengatakan, persoalan pembiayaan pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang di dalamnya terdapat Monas, sebetulnya telah diatur oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

• Revitalisasi Monas Pedagang Tak Mempermasalahkan Jika Lenggang Jakarta Dipindah, Namun Ajukan Syarat

Dalam Pasal 10 dijelaskan, pembiayaan yang diperlukan bagi pembangunan Taman Medan Merdeka bisa dibebankan melalui APBN, APBD DKI Jakarta atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

“Dalam rencana revitalisasi Monas juga harus melalui persetujuan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara. Kami sendiri melihat fenomena ini (polemik revitalisasi Monas) juga sedih, mau berpihak ke Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) atau ke Setneg,” kata Amir pada Selasa (25/2/2020).

Hal itu dikatakan Amir saat acara diskusi publik dengan tema ‘Mengapa Anies Selalu Diserang, Siapa yang Diuntungkan’ di Yan Kedai Kopi, Jalan Agus Salim, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu hadir, Budayawan Ridwan Saidi, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto dan narasumber lainnya.

Menurut dia, proyek revitalisasi Monas yang dikerjakan DKI senilai Rp 50,5 miliar itu tidak hanya menguntungkan masyarakat, tapi pengusaha ternama tanah air.

Apalagi proyek revitalisasi ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan transportasi Mass Rapit Transit (MRT) yang melintasi Monas.

Sekaligus mempercantik Monas karena bakal dijadikan lintasan Formula E pada Juni 2020 mendatang.