Breaking News:

KPK Bilang 36 Perkara yang Dihentikan Didominasi Kasus Suap, Dewan Pengawas Tak Tahu

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, penghentian 36 perkara di tahap penyelidikan, didominasi oleh kasus suap.

Tribunnews/Herudin
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan penetapan tersangka baru terkait kasus suap dana hibah KONI, di Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum sebagai tersangka baru menyusul lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

"Tujuan hukum harus terwujud, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan."

"Tidak boleh perkara digantung-gantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan," tegas Firli Bahuri.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut setidaknya ada empat kasus besar yang tak dihentikan.

 SETELAH 18 Kali Curi Motor dan Menjualnya di Kampung Ambon, Dua Pria Ini Akhirnya Dibekuk Polisi

Pertama, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Kasus ini menjerat eks Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino alias RJ Lino.

Kedua, kasus dugaan korupsi dana divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

 Agar Tak Abal-abal, Calon Kepala Daerah yang Diusung PDIP Cuma Punya Visi Misi dari Partai

"Tadi ada pertanyaan apakah perkara di Lombok lalu RJL, kami pastikan bukan itu," ujar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2020) malam.

Ketiga, kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Terakhir, kasus dugaan korupsi pembangunan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.

 Wasit dan Operatornya Harus Latihan 9 Bulan, VAR Baru Bisa Diterapkan di Liga 1 2021

"Jadi supaya jelas dan clear, jadi ini perkara bukan yang disebutkan atau ditanyakan teman-teman."

"Bukan di NTB, bukan RJL, bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami pastikan itu supaya jelas dan clear," tegas Ali.

Meski begitu, Ali tak membeberkan secara rinci dugaan korupsi yang penyelidikannya telah dihentikan.

 SAYEMBARA Cari Nurhadi Berhadiah iPhone 11 Banyak Peminat, Termasuk Orang Pintar Asal Banten

Ia hanya menyebut jenis dugaan korupsi yang penyelidikannya dihentikan cukup beragam, mulai dari dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, kementerian, dan lainnya.

"Untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam."

"Yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/ DPRD," jelas Ali.

 Singapura Tetap Jadi Pusat Bisnis Terbaik Dunia Meski Terdampak Virus Corona

Kata Ali, penghentian tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.

KPK, imbuhnya, memiliki tiga pertimbangan untuk menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan itu.

Pertama, sejumlah penyelidikan sudah dilakukan sejak 2011, 2013, 2015.

 Dibilang Tak Berani Tangkap Nurhadi, Pimpinan KPK: Ngawur!

Kedua, selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

Seperti, bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi, dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Ketiga, untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam."

 Usulkan Aturan Orang Kaya Wajib Nikahi yang Miskin, Menko PMK Bilang Itu Cuma Intermeso

"Yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/D," jelas Ali.

Di sisi lain, ia mengatakan penghentian perkara di tingkat penyelidikan bukanlah praktik yang baru dilakukan saat ini saja di KPK.

Ali menguraikan, data 5 tahun terakhir sejak 2016, KPK sudah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus.

 Tepergok dan Ditempeleng Warga, Maling Ini Ternyata Curi Motor Bodong

Ali menjelaskan, sesuai pasal 40 UU 30/2002 yang melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan.

Maka, di tahap penyelidikan KPK wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti yang kuat.

"Sehingga sudah sepatutnya proses penghentian sebuah perkara dilakukan di tahap penyelidikan."

 Kepala BKPM Lapor Langsung ke Jokowi Ada Gubernur Berlagak Presiden

"Sama halnya dengan pasca-berlakunya UU KPK yang baru."

"Meskipun UU No 19 Tahun 2019 membuka ruang secara terbatas bagi KPK untuk menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, namun KPK tetap wajib menangani perkara secara hati-hati," sambung Ali.

Pasal 40 UU 19/2019 menyebutkan, penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu 2 tahun.

 NADIEM Makarim Ekstra Jengkel Bayar SPP Pakai GoPay Jadi Isu Serang Dirinya

Sehingga atas dasar itu, kata Ali, dalam proses penyelidikan lah kecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa.

Jika bukti cukup dapat ditingkatkan ke penyidikan, namun jika tidak cukup, maka wajib dihentikan.

"KPK perlu menyampaikan informasi ini sebagai bentuk perwujudan prinsip kepastian hukum sekaligus keterbukaan pada publik," terang Ali.

 Heran Formula E Digelar di Monas, Megawati: Gubernur DKI Tahu Apa Tidak Itu Cagar Budaya?

Penghentian penanganan perkara tersebut dilakukan sejak 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020.

Penghentian 36 kasus itu diketahui berasal dari dokumen paparan Arah dan Kebijakan Umum KPK Tahun 2020 yang didapat Tribunnews.

Dokumen itu juga menyebut sekira 21 Surat Perintah Penyidikan perkara korupsi sudah diterbitkan selama Firli Bahuri cs menjabat.

Sehingga, tertuang dalam dokumen itu, ada 325 penyelidikan aktif yang dilakukan KPK hingga 20 Februari 2020. (Ilham Rian Pratama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved