TERUNGKAP! Ternyata Ini Sumber Dana Massa Aksi 212 di Demo Tangkap Koruptor

2. Arus lalu lintas dari Jl Merdeka Timur yang akan menuju ke Jl Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jl Perwira.

3. Arus lalu lintas dari Jl Ridwan Rais yang akan menuju ke Jl Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jl Medan Merdeka Timur.

4. Arus lalu lintas dari Jl MH Thamrin yang akan menuju ke Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jl Kebon Sirih.

5. Arus lalu lintas dari Jl Abdul Muis yang akan belok ke kiri ke J Budi Kemuliaan diluruskan ke jl Fachrudin dan asur lalu lintas dari Jl Fachrudin yang akan belok ke kanan ke Jl Budi Kemuliaan diluruskan ke Jl Adul Muis.

• Ditanya Soal Atap Sekolah yang Ambruk di Cipayung, Kasudin Pendidikan II Jaktim Mengaku Tak Tahu

6. Arus lalu lintas dari Jl Tanah Abang II yang akan lurus ke Jl Museum dibelokkan ke kiri maupun ke kanan, arus lalu lintas dari Jl Majapahit yang akan belok ke kiri ke Jl Museum diluruskan ke Jl Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jl Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jl Muesum diluruskan ke Jl Majapahit.

7. Arus lalu lintas dari Jl Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jl Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jl Juanda dan arus lalu lintas dari Jl Veteran Raya yang akan belok kiri ke Jl Majapahit diluruskan ke Jl Suryo Pranoto maupun dibelokkan ke kanan Jl Gajah Mada.

Kata Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud MD mendukung aksi demonstrasi 212 terkait penanganan korupsi, yang rencananya digelar di depan Istana Merdeka, Jumat (21/2/2020).

Mahfud MD menilai unjuk rasa tersebut bagus, agar publik mengetahui apa yang telah dikerjakan pemerintah, dan pemerintah mengetahui publik peduli terhadap isu korupsi.

Ia berpesan agar peserta demonstrasi tetap tertib.

"Bagus, bagus, biar ada tekanan publik."

• VIDEO: Latihan Perahu Kayak, Pelajar SMA Tenggelam di Kalimalang UNISMA

"Sekaligus publik tahu apa yang dikerjakan pemerintah, dan pemerintah tahu bahwa masyarakat peduli."

"Yang peting tertib saja. Demonstrasi itu memang dibuat undang-undangnya, karena demo itu tidak bisa dilarang."

"Kedua, memang bagus dalam negara demokrasi."

"Memang kenapa? Bagus, saya dukung," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).