Breaking News:

Omnibus Law

PWI Minta Presiden Jokowi Tarik RUU Omnibus Law, Reduksi Kemerdekaan Pers dan Langgar Konstitusi

PWI meminta Presiden Jokowi menarik kembali draf RUU Omnibus Law karena ada pasal-pasal yang mereduksi kemerdekaan pers dan melanggar konstitusi.

pwi.or.id
PWI minta Presiden tarik RUU Omnibus Law yang dikirim ke DPR. 

PWI meminta Presiden Jokowi menarik kembali draf RUU Omnibus Law karena ada pasal-pasal yang mereduksi kemerdekaan pers dan melanggar konstitusi

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meminta Presiden Joko Widodo untuk menarik dan memperbaiki terlebih dahulu RUU Omnibus Law sebelum diajukan ke DPR.

Sejauh penelusuran PWI, RUU Omnibus Law itu berpotensi melanggar konstitusi UUD 1945, juga terutama mencederai semangat reformasi karena membuka peluang besar Presiden menumpuk kekuasaan di satu tangan.

Di samping itu, PWI juga meminta pemerintah --di bawah Presiden Jokowi-- mengoreksi pasal-pasal yang berpotensi menghalangi atau mereduksi kemerdekaan pers dan memberi kekuasaan berlebihan kepada pemerintah untuk memberi sanksi pers.

“ Praktek kekuasaan semacam yang terjadi di era Orde Baru itu sudah lama kita tinggalkan, sudah kita reformasi pada tahun 1998, “ kata Atal S Depari, Ketua Umum PWI, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Wartakotalive.com, Jumat  (22/2) pagi.

Omnibus Law Banyak Dikritisi, Wakil Wali Kota Bekasi Minta Pemerintah Dengar Segala Masukan

Atal S Depari menyoroti adanya pasal dalam RUU Omnibus Law yang secara eksplisit memberi peluang pemerintah mengubah UU dengan cukup menerbitkan PP.

“Dalam sistem hukum kita tidak dapat mensejajarkan PP dengan UU yang derajatnya lebih tinggi,” tambah Atal. PP adalah peraturan teknis/operasional untuk melaksanakan UU. 

Selama ini, regulasi di bidang pers diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers

Tetapi kini ada pasal dalam RUU Omnibus Law di mana UU itu dapat direduksi pemerintah dengan cukup menerbitkan PP. 

“Dalam konteks inilah kawan-kawan merasa UU Omnibus Law ini berpotensi besar mereduksi kemerdekaan pers yang dengan susah payah dirintis para pendahulu kita, para pejuang pers," kata Atal.

Halaman
123
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved