Omnibus Law

Fahira Idris Sebut Pemerintah Harus Fasilitasi Diskusi Soal Omnibus Law, Ini Alasannya

Anggota DPD RI Fahira Idris sebut pemerintah harus fasilitasi soal diskusi Omnibus Law.

Istimewa
Anggota DPD RI Fahira Idris sebut pemerintah harus fasilitasi soal diskusi Omnibus Law. 

"Patahkan argumen pihak-pihak yang meragukan RUU ini. Menutup dialog apalagi jika ada penghalangan diskusi soal RUU Cipta Kerja"

"yang diinisiasi masyarakat akan semakin memperluas penolakan,” tukas Fahira Idris lewat keterangan tertulisnya (21/2/2020).

Anggota DPD Fahira Idris
Anggota DPD Fahira Idris (Wartakotalive.com/Theo Yonathan Simon Laturiuw)

Menurut Fahira, selain harus mengklarifikasi soal pasal-pasal yang dianggap merugikan pekerja/buruh dan kelestarian lingkungan, nuansa “otoriter” yang terkandung di RUU ini juga harus dapat dijelaskan secara rasional kepada masyarakat.

Misalnya,  kontroversi pasal 170 yang menyebut pemerintah bisa ubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).

Sekaligus dengan pasal 166 di mana Presiden bisa membatalkan Perda melalui Peraturan Presiden.

Padahal Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan yang bisa membatalkan perda hanya Mahkamah Agung.

“Bagaimana publik tidak semakin ragu, kalau memerintah sendiri kewalahan menjawab berbagai kontroversi dari RUU ini"

"Misalnya saja saat publik menyorot pasal 170, setelah tersudut, penjelasan yang keluar hanya ‘salah ketik’"

"Ini begitu menyederhanakan kekhawatiran publik. Belum lagi omongan para pembantu presiden yang berbeda satu sama lain terkait pasal-pasal kontroversi dalam RUU ini,” pungkas Fahira. (ADV)

Penulis: Advertorial
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved