Breaking News:

Formula E

Kisruh Formula E, Dari Gebrakan Meja Ketua DPRD DKI hingga Teguran Megawati ke Anies

Kisruh pembangunan sirkuit Formula E di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, tak kunjung usai.

Editor: Mohamad Yusuf
Repro Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri
Lintasan Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat. 

“Kami juga ada suatu kesalahan, tapi jangan modelnya lu kayak jagoan bos. Lu mau nantang-nantang kami, nggak apa-apa. Lima tahun saya masih bisa memimpin (Ketua DPRD) di sini kok,” jelasnya.

Menurut Prasetio, pernyataan Iwan dianggap tidak menghormati keberadaan dewan karena enggan menjelaskan kepada publik soal pertemuannya itu melalui media.

Sebab, dewan dan pemerintah mendapat amanah untuk melayani masyarakat.

“Pak Iwan tolong itu dijawab pertanyaan saya tadi, karena itu menyangkut masalah saya. Anda head to head dengan saya,” ungkapnya.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri memberikan penjelasan saat pengumuman kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). PDIP secara remsi mengumumkan 49 pasangan untuk diusung dalam Pilkada 2020.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri memberikan penjelasan saat pengumuman kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). PDIP secara remsi mengumumkan 49 pasangan untuk diusung dalam Pilkada 2020. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Megawati Tegur Anies 

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri mengingatkan Monumen Nasional (Monas) merupakan cagar budaya.

Megawati menyayangkan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar balap mobil Formula E di kawasan Monas.

Sebab, Monas merupakan cagar budaya. Artinya, tidak boleh digunakan untuk Formula E.

Namun, Megawati meminta untuk tidak dibenturkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Monas itu di dalam keputusan peraturan itu adalah cagar budaya. Jangan dibentur-benturkan saya sama Pak Anies."

"Saya ngomong Monas itu adalah sudah pasti peraturannya cagar budaya."

"Apa artinya? Tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga," ujar Megawati, di hadapan para calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP, di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Megawati pun sempat menceritakan saat Presiden Pertama Republik Indonesia Sukarno menghendaki Monas dibangun di Lapangan Merdeka, yang berada tepat di depan Istana Merdeka.

Sehingga, ketika ada tamu negara yang datang, simbol kemegahan Bangsa Indonesia itu langsung terlihat.

"Sekarang jadi kebanggaan nasional," kata Megawati.

Menurut Megawati, Monas memiliki nilai sejarah Indonesia.

Karena itu tidak seharusnya Formula E diadakan di Monas, yang merupakan cagar budaya.

"Kenapa sih Formula E itu, kenapa sih harus di situ? Kenapa tidak di tempat lain?"

"Peraturan itu ya peraturan. Kalian meski tahu, jangan sampai melanggar aturan, alasan apapun," tegas Megawati.

Megawati pun menyinggung sikap Gubernur DKI Anies Baswedan yang seakan ngotot menyelenggarakan balap mobil Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Megawati heran dan merasa aneh dengan sikap Anies Baswedan.

Padahal, sudah jelas kawasan yang berstatus cagar budaya, tidak boleh digunakan dan dikomersialisasikan.

"Monas itu adalah sudah pasti merupakan cagar budaya. Apa artinya? Tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga."

"Nah ini, heran deh, kenapa ya, aneh buat saya."

"Kalau mau kompetisi nanti, tapi kalau di dalam peraturan yang memang ada, jangan coba langgar," bebernya.

Pentolan parpol pemenang Pemilu 2019 ini pun mempertanyakan pengetahuan Anies Baswedan soal aturan cagar budaya.

 Anies Baswedan disebut terlalu kukuh menggelar balapan mobil listrik di Monas.

Padahal, masih ada tempat lain yang bisa digunakan sebagai lintasan balap internasional itu.

"Tapi kenyataannya begitu. Gubernur DKI ini tahu apa tidak?" Tanyanya.

Ia pun mencontohkan kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, yang juga berstatus cagar budaya DKI.

"Rumah saya, di Teuku Umar itu masuk cagar budaya DKI."

"Saya kalau betulin mesti minta izin, karena ada hal-hal yang tidak ada di dalam arsitektur rumah lain," ungkapnya.

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta Profesor Mundardjito kekeh pembangunan sirkuit Formula E di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat sebaiknya dipindah. Arkeolog senior itu menyarankan sirkuit sebaiknya dibangun di daerah Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020)
Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta Profesor Mundardjito kekeh pembangunan sirkuit Formula E di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat sebaiknya dipindah. Arkeolog senior itu menyarankan sirkuit sebaiknya dibangun di daerah Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020) (Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri)

Dianggap Suci

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta Profesor Mundardjito keukeuh pembangunan sirkuit Formula E di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat sebaiknya dipindah.

Arkeolog senior itu menyarankan sirkuit sebaiknya dibangun di daerah Senayan, Jakarta.

“Jadi jangan di Monas lah. Pokoknya buat saya itu suci, itu buat saya. Kalau bicara cagar budaya kan saya menganggap suci. Kalau ada yang diadu kemudian ada bunyi 'sroong sroong' (suara knalpot), itu kayaknya kurang pantas. Anda pikir pantas nggak?” kata Mundardjito usai rapat kerja di Komisi E DPRD DKI pada Rabu (19/2/2020).

Mundarjdito mengatakan, sebetulnya Monas merupakan cagar budaya tingkat nasional.

Karena itu, penanganan tentang Monas sebaiknya dilakukan oleh TACB Nasional, bukan daerah.

“Dia (Monas) kan ada dalam (di bawah) pemerintah pusat, TACB Nasional ada, terus ada ikatan ahli arsitektur Indonesia, ada yang lain-lain kan. Kalau sudah nggak bisa, kan biasanya class action (gugatan kelompok),” ujar Mundardjito.

Menurut dia, pemilihan Monas sebagai tempat lintasan Formula E belum dikaji dengan matang.

Harusnya TACB dilibatkan turun tangan untuk mengecek kondisi cagar budaya di lapangan.

Upaya itu dilakukan agar keberadaan cagar budaya tersebut tetap terawat dengan baik.

 “Kan belum dikaji karena aturannya harus dikaji. Itu langsung aja di situ ditetapkan mau dilakukan. Padahal kaji dulu dong, nanti bisa rusak,” imbuhnya.

Dia berharap agar DKI mengkaji ulang rencana tersebut. Dia juga meminta agar Setneg turun tangan menangani persoalan tersebut

“Di Setneg itu ada orang orang, termasuk pak Anies Baswedan sendiri. Tapi harus runding dulu, jangan ditetapkan oke gitu, yah enggak bisa. Jadi Setneg juga bisa ditanyakan,” ucapnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved