Penutupan Black Owl

Legislator Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Penutupan Black Owl, Tunggu Hasil Penyelidikan Polisi

Legislator Minta DKI Kaji Ulang Penutupan Black Owl, Tunggu Hasil Penyelidikan Polisi

Legislator Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Penutupan Black Owl, Tunggu Hasil Penyelidikan Polisi
Instagram @soulnfresh
Pertunjukan musik di Black Owl Jakarta. Black Owl bukan diskotik namun restoran yang menghadirkan acara musik. 

Legislator DKI Jakarta meminta kepada eksekutif untuk mengkaji ulang penutupan restoran dan tempat hiburan malam (THM) Black Owl di Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Penutupan THM tersebut sebaiknya menunggu hasil penyelidikan kepolisian yang menangani kasus tersebut, bukan mengacu pemberitaan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, hasil penyelidikan dari polisi sangat diperlukan untuk mengeluarkan keputusan penutupan usaha tersebut.

Kronologi dan Fakta Penutupan Black Owl, Cuma Restoran dan Musik, Mengapa Pemprov Bertindak Cepat

BREAKING NEWS, Pemprov DKI Tutup Restoran dan Tempat Hiburan Malam Black Owl

Selama ini, pengunjung dinyatakan positif mengonsumsi barang yang mengandung zat adiktif atau narkotika saat petugas melakukan razia.

Padahal bisa saja, saat penggerebekan terjadi pengunjung tersebut memakai barang haramnya di luar THM yang menjadi tempat razia.

“Jadi tiba-tiba ada suatu kejadian THM ini dirazia oleh Polri, ternyata tamunya itu bukan tamu yang makan (konsumsi narkotika) di situ. Dia dari luar masuk ke situ terus ada razia,” kata Prasetio Edi di kantornya pada Senin (17/2/2020).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Instagram @prasetyoedimarsudi)

Menurut dia, dari razia itu tiba-tiba Pemprov DKI Jakarta menindaklanjutinya dengan mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) PT Murino Berkarya Indonesia selaku selaku pemilik usaha restoran dan THM Black Owl.

“Kok dia harus ditutup, ini kan juga pendapatan pemerintah besar sekali,” ujarnya.

Meski demikian, dia mendukung bila hasil pemeriksaan terbukti bahwa pihak manajemen terlibat dalam peredaran tersebut.

Laga Semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 Tanpa Penonton, Seperti ini Penjelasan PSSI

Karena itu, sejauh belum ada bukti yang kuat, sebaiknya izin usahanya tak perlu dicabut.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Wito Karyono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved