Breaking News:

Aksi Terorisme

MAHFUD MD Jelaskan Dasar Hukum Pemerintah Tolak WNI Ikut ISIS Masuk Indonesia, Tanpa Pengadilan Lagi

Mahfud MD menunjukkan dasar hukum WNI ikut ISIS otomatis akan kehilangan kewarganegaraan tanpa melalui proses peradilan.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI/kompas.com
Menkopolhukam Mohammad Mahfud MD jelaskan alasan pemerintah tolak WNI ikut ISIS masuk Indonesia lagi. 

MENKOPOLHUKAM Prof Mohammad Mahfud MD akhirnya menjelaskan dasar hukum WNI kehilangan status kewarganegaraan

Seperti diketahui, pemerintah menyatakan tidak akan memulangkan sekitar 600 WNI yang bergabung dengan pasukan ISIS di Irak.

Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan instansi terkait mendata mereka dan kemudian melakukan pencekalan sehingga mereka tidak bisa kembali ke tanah air.

Dengan tidak bisanya mereka kembali ke tanah air, berarti para simpatisan dan anggota ISIS yang semula berkewarganegaraan Indonesia (WNI, warga negara Indonesia) itu akan berstatus stateless.    

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, status kewarganegaraan teroris pelintas batas dan eks anggota kelompok teror ISIS dari Indonesia sudah dianggap tak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

"Sudah dikatakan stateless," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020), seperti dikutip Kompas.com.

Bukan Cuma 689, Ternyata Masih Ada 185 Anggota ISIS Eks WNI Lagi Menurut Palang Merah Internasional

Pernyataan Presiden Jokowi dan para pembantunya merupakan sikap pemerintah terhadap WNI ikut ISIS.

Hari ini, Jumat (14/2/2020), Menkopolhukam Mohammad Mahfud MD mencuit terkait nasib 600an WNI yang ke luar negeri dan bergabung dengan ISIS (Negara Islan Irak dan Suriah).

Menurut Mahfud MD, berdasarkan UU No 12 tahun 2006 dan PP No 2 tahun 2007, WNI yang ikut perang bersama tentara asing bisa kehilangan status kewarganegaraan dengan sendirinya.

Kehilangan status kewarganegaraan itu tanpa harus melalui putusan pengadilan.

"Yang diperlukan hanya proses hukum administrasi yakni diteliti oleh Menkum-HAM kemudian diputuskan oleh Presiden," ujar Mahfud MD di akun twitternya pagi ini.

@mohmahfudmd: Menurut UU No. 12 Thn 2006 dan PP No. 2 Thn 207 WNI yg ikut perang bersama tentara asing bisa hilang status kewarganegaraanya "dgn sendirinya", tanpa melalui pengadilan.

Yg diperlukan hny proses hukum administrasi yakni diteliti oleh Menkum-HAM kemudian diputuskan oleh Presiden.

UU No 12 tahun 2006 adalah UU tentang Kewarganegaraan Indonesia. 

Pada Bab IV diatur tentang WNI yang bisa kehilangan kewarganegaraannya.

Dalam Pasal 23 UU No 12 tahun 2006 disebutkan ada 9 kriteria WNI kehilangan kewarganegaraan

Pasal 23 UU Ini berbunyi: Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;

e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

Ketentuan ini juga diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Penjelasan Presiden Terkait WNI Ikut ISIS

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Pemerintah tak ada rencana memulangkan anggota ISIS eks WNI ke tanah air.

Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi minta 689 anggota ISIS eks WNI diidentifikasi satu per satu.

Terkait permintaan Jokowi soal 689 orang anggota ISIS eks WNI diidentifikasi, dikatakannya langsung di akun Instagramnya, @Jokowi, Rabu (12/2/2020).

 KIAI NU Diusulkan Jadi Bapak Asuh Anak-anak ISIS Eks WNI Jika Jadi Dipulangkan Pemerintah

 Rusia Cuma Pulangkan Anak Anggota ISIS di Bawah Usia 18 Tahun, Kemanusiaan Jadi Alasan Utama

 Fadjroel Rahman di Mata Najwa, Pemulangan 238 WNI dari Wuhan dengan 267 WNI Eks ISIS,Pilih Mana?

"Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk negeri ini. Itu yang kita utamakan.

Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI ke Indonesia.

Saya telah memerintahkan kepada jajaran terkait agar mereka, 689 orang anggota ISIS eks WNI itu, diidentifikasi satu per satu.

Namanya siapa, berasal dari daerah mana, sehingga data mereka lengkap.

Dengan demikian, data tersebut dapat dimasukkan ke imigrasi dan proses cegah tangkal bisa dilakukan di sini.

Kita memang masih memberi peluang untuk yatim, yatim piatu, yang masih anak-anak di bawah 10 tahun.

Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada.

Semua akan terlihat setelah proses identifikasi dan verifikasi nantinya" tulis Jokowi di akun Instagram @jokowi.

KIAI NU Diusulkan Jadi Bapak Asuh

Mengutip artikel Tribunnews, Pemerintah Indonesia mempertimbangkan opsi memulangkan anak-anak ISIS eks warga negara Indonesia (WNI).

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesian Muslim Crisis Center Robi Sugara meminta pemerintah memikirkan siapa yang nantinya menjadi bapak asuh anak-anak tersebut.

"Harus dipikirkan siapa nanti yang jadi bapak asuhnya," ujar Robi ketika dihubungi Tribunnews, Kamis (13/2/2020).

Ia mencontohkan dahulu kiai-kiai Nahdlatul Ulama (NU) pernah menjadi bapak angkat anak-anak anggota PKI yang orang tuanya meninggal.

Robi pun mengusulkan agar kiai-kiai NU yang menjadi bapak asuh dari anak-anak WNI eks ISIS.

"Mungkin bisa dilakukan, meski NU menolak tapi beberapa kiai mungkin bersedia."

"Apalagi, kiai NU biasanya punya cara khusus seperti kiai yang konsen dalam bidang tasawuf," tuturnya.

Di sisi lain, Robi menyinggung pemerintah juga memiliki opsi untuk memasukkan anak-anak WNI eks ISIS tersebut ke panti asuhan di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sebelum, nantinya anak-anak itu diadopsi.

Namun, opsi ini dinilai lebih berisiko, lantaran bisa saja justru membuat adanya penyebaran paham radikal di panti asuhan tersebut.

"Pemerintah juga punya panti asuhan di bawah Kemensos, tapi saya sangsi kalau untuk kasus ISIS ini."

"Karena ideologinya yang membahayakan," ucap Robi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah memutuskan tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS di Suriah, Turki, dan beberapa negara lainnya.

Keputusan tidak memulangkan eks Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF) itu dilakukan seusai rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," kata Mahfud MD.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru, termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.

"Kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," tambahnya.

Mahfud MD juga menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk yang bergabung dengan ISIS.

"Bersama dengan itu akan didata yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya.

Meski begitu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak WNI eks ISIS di Suriah, Turki, dan beberapa negara lainnya.

Rencana pemulangan akan dibahas lebih detail karena menyangkut keberadaan anak-anak itu di negara tersebut.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan case by case."

"Apakah anak itu di sana ada orang tua atau tidak," terangnya.

Mahfud MD menjelaskan, jumlah anak-anak di bawah usia 10 tahun yang berada di wilayah tersebut belum terdata dengan pasti.

Karena, mengacu data CIA, Mahfud MD mengatakan ada 689 orang WNI eks ISIS, yakni 228 orang memiliki identitas, sisanya 401 tidak teridentifikasi dan (tidak) lengkap identitasnya.

Mahfud MD menjelaskan, langkah pemerintah mempertimbangkan kembali pemulangan anak-anak tersebut, karena kekhawatiran pernah mengikuti pelatihan teroris.

"Makanya case by case," ucap Mahfud MD.

ISIS Eks WNI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut 689 Foreign Terrorist Fighter (FTF) sebagai anggota ISIS mantan Warga Negara Indonesia (WNI), bukan WNI Eks ISIS.

Hal itu dikatakan Jokowi saat memaparkan alasan pemerintah tidak memulangkan seluruh kombatan ISIS itu ke Indonesia.

"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan."

"Oleh sebab itu pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," kata Presiden di Istana Negara, Rabu (12/2/2020).

Terkait nasib kewarganegaraan 689 orang itu apabila tidak dipulangkan ke Indonesia, menurut Presiden merupakan konsekuensi mereka.

"Karena sudah menjadi keputusan mereka, tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," tuturnya.

Presiden meminta kementerian atau lembaga terkait melakukan identifikasi dan verifikasi kepada 689 orang yang sebagian besar berada di Suriah tersebut.

Proses identifikasi diperlukan agar mereka bisa dicegah dan tangkal masuk ke Indonesia.

"Saya perintahkan agar itu diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana."

"Nama dan siapa berasal dari mana sehingga data itu komplet."

"Sehingga cegah dan tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi."

"Tegas ini saya sampaikan," paparnya. 

Penulis: Suprapto
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved