Indonesia Butuh Figur Sipil untuk Benahi Intelijen Negara

Sebagai lembaga negara yang strategis, Badan Intelijen Negara (BIN) memerlukan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo.

Kinerja lembaga telik sandi tersebut ke depan harus lebih ditingkatkan untuk mendukung kepentingan negara.

"BIN adalah lembaga negara strategis yang sampai saat ini belum disentuh Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini," ujar Rusdi Ali Hanafia, Ketua Umum Sekretariat Nasional (Seknas) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Indonesia Maju melalui keterangan pers yang diterima, Sabtu (8/2/2020).

"BIN perlu sosok yang punya kapabilitas yang mumpuni, rekam jejak yang bersih dan teruji nasionalismenya," sambung Rusdi.

Melihat pentingnya BIN dipimpin sosok dengan kapasitas mumpuni, Seknas Indonesia Maju awal pekan lalu menggelar jajak pendapat demi mengetahui figur seperti apa yang dianggap layak untuk memimpin BIN.

"Apa yang kami lakukan ini sebenarnya bisa menjadi bahan masukan dan referensi bagi Presiden Jokowi untuk menentukan figur terbaik yang akan ditunjuk sebagai Kepala BIN," jelas Rusdi.

Dari beberapa nama yang masuk dan diseleksi tim yang ditunjuk Seknas Indonesia Maju, lanjut Rusdi, akhirnya mengerucut pada tiga nama Jenderal Polisi Budi Gunawan, Suhendra Hadikuntono, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Budi Gunawan memimpin BIN sejak 2016, Suhendra berstatus pengamat intelijen, dan Sufmi Dasco Ahmad merupakan politisi Partai Gerindra yang menjadi Wakil Ketua DPR RI.

"Dari hasil polling yang dilakukan awal pekan ini, sudah mengarah pilihan masyarakat luas adalah figur sipil non- partai, yaitu Suhendra Hadikuntono yang secara signifikan dipilih lebih dari 76,5 persen responden. Disusul Sufmi Dasco Ahmad sekitar 13, persen dan terakhir Budi Gunawan sekitar 9,9 persen," ujar Rusdi.

Hasil tersebut, kata Rusdi, menggambarkan tren keinginan masyarakat agar figur sipil dan non- partai politik dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin BIN.

Keinginan masyarakat tentang sosok Kepala BIN dari sipil dan bukan kader atau titipan dari partai manapun, menurut Rusdi, menjadi pesan kuat yang disampaikan oleh rakyat Indonesia kepada Presiden Jokowi agar ke depan lembaga intelijen negara bebas dari kepentingan partai atau kelompok tertentu.