Mantan Tentara ISIS Sudah Bukan WNI, Rachland Minta Pemerintah Abaikan Pemulangan 600 WNI eks ISIS

Polemik pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS disoroti banyak pihak.

Termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu ambil pusing terkait pemulangan 600 warga WNI eks ISIS.

Sebab menurutnya, sebanyak 600 WNI eks ISIS tersebut telah kehilangan kewarganegaraannya karena telah bergabung menjadi tentara negara asing.

Hal tersebut diungkapkan Rachland Nashidik lewat akun twitternya @RachlanNashidik; pada Jumat (7/2/2020).

Dalam postingannya, Rachland Nashidik menegaskan pemerintah agar tidak ambil pusing dalam pemulangan 600 WNI eks ISIS. 

Sebab, pemerintah tidak memiliki kewajiban atas pemulangan 600 WNI eks ISIS tersebut.

"Mereka yang memilih menjadi anggota militer negara lain telah dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Indonesia," ungkap Rachland Nashidik.

"RI tidak punya kewajiban untuk aktif 'memulangkan' mereka. Mereka yang harus aktif melamar menjadi warga negara Indonesia dengan menempuh semua prosedurnya," tegasnya.

Keputusan pemerintah untuk mengabaikan pemulangan 600 WNI eks ISIS itu katanya sangat beralasan.

Sebab, status WNI yang dimiliki 600 WNI eks ISIS itu katanya telah gugur seiring dengan kepergian mereka dan bergabung dengan ISIS.

Namun, apabila mereka ingin bergabung kembali menjadi WNI, Rachland Nashidik menegaskan prosedur yang harus ditempuh 600 WNI eks ISIS.

Syarat tersebut katanya diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

"Hak atas status kewarganegaraan memang hak asasi manusia. Hak ini sudah digunakan oleh dia yang dengan sadar memilih menjadi anggota militer negara lain," papar Rachland Nashidik.

"Dia memilih mengakhiri statusnya sebagai warga negara RI. Tentu, siapapun boleh (kembali) jadi WNI. Syaratnya diatur oleh UU," jelasnya.

Sementara, terkait nasib para anak-anak 600 WNI eks ISIS, Rachland Nashidik mengakui hal tersebut merupakan masalah kemanusian yang seriu.

Hanya saja, pemerintah katanya harus berkonsultasi dengan sejumlah lembaga kemanusiaan dalam Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) terkait hal tersebut.

"Lalu bagaimana perihal anak-anak tak berdosa dalam urusan tersebut? Ini memang masalah kemanusiaan yang serius," jelas Rachland nashidik.

"Saran saya, RI berkonsultasi dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga humanitarian PBB untuk menemukan solusi," jelasnya.

Bukan WNI Lagi

Wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS menuai polemik dari berbagai pihak.

Pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menilai pemerintah sebenarnya tak perlu repot-repot mengurus kepulangan itu. 

Pasalnya, Stanislaus menyebut mereka sudah bukan WNI lagi.

"Dari sisi legal sebenarnya mereka sudah bukan warga negara Indonesia lagi, sehingga tidak perlu repot-repot mengurus mereka," ujar Stanislaus, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (6/2/2020).

Ia merujuk kepada UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Pasal 23.

Dalam pasal itu disebutkan warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.

Selain itu, disebutkan juga mereka akan kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

"Mereka sudah berbaiat setia kepada ISIS yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kemudian mereka juga ada yang menjadi kombatan di ISIS," kata dia.

"Hal tersebut sudah jelas bahwa WNI yang bergabung dengan ISIS di Suriah kehilangan kewarganegaraannya," imbuh Stanislaus.