Ini Tanggapan Gerindra soal Potensi Kepercayaan Publik yang Hilang Akibat Revitalisasi Monas

WARTAKOTA - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mempertanyakan potensi kepercayaan publik yang hilang karena minimnya koordinasi antara DKI dengan Kementerian Sekretaris Negara soal revitalisasi sisi selatan Monas.

Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat Pilkada 2017 lalu memandang persoalan yang ada di proyek tersebut hanya mengenai administrasi.

“Kalau belum ada (persetujuan) itu betul tapi kan persoalannya hanya administrasi yang sekarang diproses pemerintah,” kata Anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta Syarif pada Rabu (5/2/2020).

Hal itu dikatakan Syarif untuk menanggapi pernyataan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta yang menilai kepercayaan publik dapat menurun akibat mis-komunikasi ini.

• Berharap Proyek Revitalisasi Monas Kembali Dilanjutkan, Sekda DKI: Mau Dipercantik Kok Rumit Loh

• Dihujat Karena Penebangan Pohon di Monas, Pemprov DKI Tanami Kembali Lahan yang Telanjur Gersang

Syarif meminta agar persoalan tersebut jangan dijadikan tolok ukur mengenai kepercayaan publik kepada Pemprov DKI.

“Sampai saat ini masyarakat mendukung kok rencana itu, justru revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI dapat mempercantik dan memperindah kawasan Monas,” ujar Syarif.

Menurut dia, masyarakat banyak yang menanti dari hasil proyek tersebut.

Apalagi proyek tersebut diklaim akan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Monas hingga 11 persen dari yang sudah ada saat ini.

“Di sana kan ada kolam dan plaza, itu bagus menurut kami. Secara perencanaan hanya persoalan administrasi saja kok,” jelasnya.

Pemprov DKI Akui Lalai Urus Administrasi Proyek Revitalisasi Monas

Pemprov DKI Jakarta mengaku lalai dalam mengurus administrasi proyek revitalisasi sisi selatan Monumen Nasional (Monas).

Seharusnya dokumen disampaikan kepada Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka sebelum proyek dimulai.

“Mungkin ada kelalaian di antara semuanya ini, dan itu (biasanya) tidak pernah dilakukan. Jadi biasa-biasanya berjalan saja, tapi demi tertib administrasi kami berkirim surat,” kata Saefullah di Balai Kota DKI pada Kamis (30/1/2020).

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan surat persetujuan kepada Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno.