Pilkada Depok

Bawaslu Panggil Sekda Depok Terkait Spanduk Pencalonan, KASN: Itu Kewenangan Bawaslu

Komisioner Komisi Apratur Sipil Negara Rudiarto Sumarwono mengatakan, Bawaslu Kota Depok sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU dengan KASN.

Warta Kota/Vini Rizki Amelia
Sekretaris Daerah (Sekda) Depok, Hardiono seusai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Depok, Komplek Kota Kembang, Grand Depok City, Cilodong, Depok, Senin (7/10/2019). 

Terkait pemanggilan Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan lalu, Komisioner Komisi Apratur Sipil Negara Rudiarto Sumarwono mengatakan, Bawaslu Kota Depok sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU dengan KASN.

"Sehingga dengan demikian, Bawaslu memiliki kewenangan dalam memeriksa bila ada dugaan penyimpangan netralitas ASN. Baik sifatnya pengaduan dari masyarkat ataupun prakarsa sendiri dari Bawaslu atau KASN," kata Rudiarto saat dihubungi wartawan, Selasa (4/2/2020)

Namun, dalam hal pemeriksaan, Bawaslu diharapkan selalu mempertimbangkan kedua belah pihak.

Terlebih, kata Rudiarto, yang bersangkutan dalam hal ini Hardiono, tidak merasa memasang spanduk itu.

"Tentu kedua belah pihak harus di dengar keterangannya, bahkan mungkin juga pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui. Jadi tidak semena-mena dianggap pelanggaran sebelum didengar dari berbagai pihak," tuturnya.

 SBY Dituding Terlibat Skandal Jiwasraya, Rachland Nashidik : Erick Thohir Sudah Mahir Politrik

 Kabar Perhiasan Rp 2 Miliar Lina Zubaedah Hilang, Sule: Di Sini Saya Sudah Mantan

 Cuaca Senin 3 Februari 2020 di 33 Kota Indonesia dari Pagi Hingga Dini Hari, Berikut Daftarnya

 Pemuda Selingkuh dengan Wanita Bersuami di Kamar, Kepergok di Kolong Kasur Lalu Tewas Diamuk Warga

Apabila, di dalam pemeriksaannya tersebut diduga ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh ASN.

Rudirarto mengatakan, nantinya hasil pemeriksaan awal Bawaslu itu akan di serahkan ke KASN yang kemudian akan ditindak lanjuti KASN.

Namun demikian, Rudiarto mengaku bahwa proses tersebut akan berjalan panjang.

Di periksa pun dikatakan Rudiarto bukan berarti yang bersangkutan sudah berarti bersalah.

 Polres Jakarta Barat Kantongi Identitas Perampok Berpistol di Jelambar, Akan Segera Tangkap Pelaku

Sebab, di jaman ini, tutur Rudiarto, memang sangat sulit untuk memastikan sesuatu.

"Sama seperti di media sosial gitu ya, banyak orang ngaku-ngaku nama kita atau apa, pasang-pasang postingan ternyata bukan kita," katanya.

Ketika, ditanya apa tanggapan KASN terkait isi spanduk tersebut?

Menurut Rudiarto isi spanduk Hardiono tersebut masuk kategori grey area atau area abu-abu.

 Menteri Perdagangan Dilaporkan ke Bareskrim Atas Dugaan Penipuan, Terkait Uang Damai Rp 500 Miliar?

Karena yang bersangkutan belum mencalonkan diri dan tidak ada nada bersifat seruan selayaknya seseorang sedang berkampanye.

"Menurut saya (spanduk) itu belum melanggar aturan, karena dia (Hardiono) belum mencalonkan dan belum ada partai yang mengusung," tuturnya.

Justru, Rudiarto berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan berbagai lembaga terkait seperti Bawaslu, KASN, Pemkot Depok, Dll.

Sebab lanjut, Rudiarto, tidak sedikit terjadi kasus lapor-melapor antara Wali Kota dengan Wakil Wali Kota atau Wali Kota dengan Sekda ketika incumbent sudah tidak sejalan lagi di Pilkada yang akan datang.

 Petinggi Sunda Empire Ditangkap di Tambun, Begini Reaksi Kapolres Metro Bekasi

Atau ketika bawahan (ASN) sudah tidak bisa dikendalikan lagi.

"Dizaman sekarang ini sangat mudah dan canggih-canggih untuk memblame atau mendiskreditkan seseorang. Dalam kasus seperti ini, nantikan bisa kita lihat siapa yang paling diuntungkan dari kasus ini," paparnya.

Rudiarto menjelaskan, dasar hukum netralitas ASN diatur di UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 25 Tahun 2009, PP Nomor 42 Tahun 2004 dan PP Nomor 53 Tahun 2010.

ASN dilarang, antara lain:

1. Kampanye/sosialisasi media sosial (posting, share, berkomentar, like Dll)
2. Menghadiri deklarasi calon
3. Ikut sebagai panitia/pelaksana kampanye
4. Ikut kampanye dengan atribut PNS
5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
6. Menghadiri acara parpol
7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon
8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (melakukan ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang)
9. Memberikan dukungan ke caleg/calon independent kepala daerah dengan memberikan KTP
10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri
11. Membuat keputusan yang menguntugkan/merugikan paslon
12. Menjadi anggota/pengurus partai politik
13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye
14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain
15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol
16. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang di-gunakan sebagai bentuk keberpihakan.

"Kalau nanti hasil pemeriksaan kami di KASN tidak memenuhi salah satu dari 16 unsur itu, maka kasus akan dihentikan," katanya.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved