Rencana Pemulangan 600 WNI Pro ISIS, Pengamat Ingatkan Sakit Ideologi Tak Gampang Dideteksi

PEMERINTAH Indonesia belum punya aturan pemulangan dan karantina bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pro ISIS.

Hal itu disampaikan pengamat terorisme Ridlwan Habib kepada Tribunnews, menanggapi wacana pemulangan sekitar 600 WNI pro ISIS dari Suriah.

"Hingga saat ini, pemerintah belum punya aturan pemulangan dan karantina bagi WNI pro ISIS," ujar Ridlwan Habib kepada Tribunnews, Selasa (4/2/2020).

• KRONOLOGI 10 Lansia Bekasi Jadi Korban Hipnotis, Dijanjikan Syuting Lalu Disuruh Lepaskan Perhiasan

Menteri Agama Fahrul Razi sebelumnya menyebutkan pemerintah masih mengkaji prosedur pemulangan mereka.

Saat ini, sebagian besar WNI pro ISIS di Suriah adalah wanita dan anak anak.

"Ada beberapa kasus tenda WNI yang ingin pulang justru dibakar oleh temannya yang tidak ingin kembali ke Indonesia."

• Komisi B DPRD DKI Nilai Jalur Sepeda Berharga Puluhan Miliar Sia-sia dan Jadi Beban Dishub

"Jadi tidak semua setuju pulang ke Tanah Air," kata Ridlwan.

Para perempuan militan ISIS yang tetap setia, merasa marah ketika ada WNI yang ingin kembali ke Indonesia.

Ridlwan menjelaskan, deteksi ideologi wajib dilakukan sebelum proses pemulangan.

• 10 Lansia di Bekasi Diduga Dihipnotis Pakai Asap Rokok, Ini Ciri-ciri Pelaku

"Kalau tidak ada prosedur karantina, sebaiknya jangan dulu," saran alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI tersebut.

Ridlwan menambahkan, deteksi sembuh ideologi berbeda dari deteksi kesehatan fisik.

"Kalau kesehatan fisik misalnya bisa diobservasi dari suhu badan dan demamnya, tapi kalau sakit ideologi tidak gampang dideteksi," tuturnya.

• Mengaku Terbawa Situasi di Media Sosial, Penghina Wali Kota Surabaya: Maafkan Saya Bunda Risma

Artinya, dia menjelaskan, seorang WNI pro ISIS dari Suriah bisa saja berbohong mengakui Pancasila.

"Padahal, mereka masih ingin berjihad ala ISIS di Indonesia. Itu yang harus diwaspadai," papar alumni Fisipol UGM tersebut.