Breaking News:

Revitalisasi Monas

Walhi DKI Sebut Alihfungsi RTH di Monas Bentuk Lemahnya Komitmen Pemerintah

Walhi DKI menilai, angkah Pemprov DKI merevitalisasi bagian selatan kawasan Monas adalah bentuk lemahnya komitmen terhadap pemulihan lingkungan hidup.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Hertanto Soebijoto
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Pekerja sedang mengerjakan proyek revitalisasi Monas sisi selatan, Selasa (28/1/2020). 

Wahana Lingkungan Hidup DKI Jakarta menilai langkah Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi bagian selatan kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat yang mengalihfungsikan ruang terbuka hijau menjadi beton adalah bentuk lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemulihan lingkungan hidup.

Bahkan Walhi menyebut pohon masih dianggap makhluk hidup yang “dinomorsekiankan” atau dianggap tidak penting.

“Alasan Pemprov merevitalisasi dengan rencana membangun kolam tidaklah dibenarkan,” ujar Pengkampanye Pemulihan dan Lingkungan Hidup Walhi DKI Jakarta Rehwinda Naibaho berdasarkan keterangan yang diterima pada Jumat (31/1/2020).

Dalam kesempatan itu Walhi DKI juga mempertanyakan kepentingan Pemprov DKI mengalihfungsikan kawasan tersebut.

Walhi DKI Jakarta Sayangkan Revitalisasi Monas Korbankan Ratusan Pohon Ditebang

Terungkap, Pemenang Sayembara Revitalisasi Monas Sebut Ada Perbedaan Proyek dengan Konsep

Justru, kata dia, pemprov semakin menghilangkan sumber penting bagi kehidupan warga DKI Jakarta.

Dengan kondisi Jakarta yang darurat ekologis, dan sangat membutuhkan banyak pohon seharusnya pohon di Jakarta mendapat perlakuan khusus.

Seperti pendataan seluruh pohon-pohon Jakarta dimulai dari jenis, kondisi dan monitoring secara rutin untuk melihat kondisi pohon di Jakarta.

“Bukan hanya jumlah pohon, tetapi juga pendataan dan perlakuan atau perlindungan secara kualitas,” katanya.

AKHIRNYA Pemprov DKI Akui Lalai Urus Administrasi Proyek Revitalisasi Monas

Atas keadian itu, Walhi DKI mendesak agar proyek revitalisasi kawasan Monas tidak hanya dihentikan, melainkan juga dikembalikan ke fungsi awal sebagai RTH.

Alasan keterlanjuran proyak karena sudah dikerjakan juga tidak dibenarkan.

“Perlu diingat oleh pemerintah DKI Jakarta saat ini, alihfungsi kawasan hijau dan serapan di Jakarta menjadi kawasan terbangun seperti pusat perbelanjaan, bisnis dan pemukiman elit juga dibiarkan dengan alasan keterlanjuran hingga kemudian diakomodir dalam kebijakan tata ruang. Pemerintah DKI Jakarta hari ini tidak boleh mengulangi hal yang sama,” jelasnya. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved