Revitalisasi Monas

Temukan Kejanggalan Proyek, Ketua DPRD DKI Jakarta Minta Revitalisasi Monas Dihentikan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan, proyek revitalisasi Monas harus dihentikan karena adanya kejanggalan. Mengapa?

Warta Kota/Joko Supriyanto
Kondisi sebagian lahan di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, yang direvitalisasi untuk menambah ruang terbuka hijau, Senin (20/1/2020). 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan, selain menunggu persetujuan Menteri Sekretariat Negara Pratikno, proyek revitalisasi Monas harus dihentikan karena adanya kejanggalan.

Prasetio Edi Marsudi meragukan kegiatan revitalisasi sisi selatan dengan membuat membuat kolam dan plaza menghabiskan dana sekitar Rp 50 miliar.

Ia meminta Inspektorat DKI Jakarta untuk turun tangan dan melakukan audit proses lelang proyek pengerjaan revitalisasi Monas.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta proyek revitalisasi Monas dihentikan, Selasa (28/1/2020).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta proyek revitalisasi Monas dihentikan, Selasa (28/1/2020). (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

Bahkan saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi revitalisasi Monas, Selasa (28/1/2020), Prasetio Edi Marsudi menemukan kesalahan teknis pengerjaan.

Salah satunya lubang manhole yang berfungsi untuk membersihkan saluran air ketika tersumbat.

Saat diperiksa, salurannya justru tidak ada.

Karni Ilyas Dikritik karena Tak Berani Angkat Revitalisasi Monas di ILC Saat Ambil Tema Harun Masiku

Mensesneg Minta Revitalisasi Monas Disetop, Ketua DPRD DKI: Potong Pohon Tuh Ada Aturannya Loh

"Bagaimana nanti air hujan mau mengalir, kan ditutup beton semua. Nah ada lubang, tetapi dimana salurannya? Nggak beres semuanya ini," kata Prasetio Edi Marsudi, Selasa.

Prasetio Edi Marsudi mengatakan, dalam rapat koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta terkait revitalisasi Monas, terungkap adanya kejanggalan lain.

Menurut Prasetio Edi Marsudi, pemprov belum mendapat persetujuan Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

PSI melaporkan dugaan korupsi revitalisasi Monas ke KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
PSI melaporkan dugaan korupsi revitalisasi Monas ke KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2020). (Tribunnews/Ilham Rian Pratama)

Mengacu Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, pembangunan yang dilakukan DKI --dalam hal ini sebagai badan pelaksana-- wajib mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

Ketua Komisi Pengarah juga bertugas memberi persetujuan terkait perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Merdeka yang disusun Ketua Badan Pelaksana, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

"Disitu jelas harus ada persetujuan dari Ketua Komisi Pengarah dan ini belum ada persetujuannya," kata Prasetio Edi Marsudi.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved