Revitalisasi Monas

Pemerintah Pusat Disarankan Ambil Alih Pengelolaan Monas demi Hindari Konflik Kepentingan

PENGAMAT Tata Kota Nirwono Joga menyarankan pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan Monumen Nasional (Monas) dari Pemprov DKI Jakarta.

WARTA KOTA/ALEX SUBAN
Buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). Sebelumnya, Istana Kepresiden meminta revitalisasi Monas dihentikan sementara karena belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. 

PENGAMAT Tata Kota Nirwono Joga menyarankan pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan Monumen Nasional (Monas) dari Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan, seperti DKI yang belum mengantongi izin revitalisasi Monas dari Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

“Untuk menghindari konflik kepentingan di kemudian hari, dan mengingat pentingnya Monas sebagai simbol kebanggaan bangsa dan negara serta nilai sejarah di dalamnya."

FUI Minta Para Jawara dan Ormas Islam Bantu KPK Cari Harun Masiku

"Pemerintah pusat dapat mengambil alih kepemilikan dan pengelolaannya,” kata Nirwono Joga saat dihubungi, Rabu (29/1/2020).

Menurut dia, pengambilalihan pengelolaan ini bukan hal sulit.

Hal ini berkaca pada pengelolaan tiga aset sebelumnya, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran, dan Pelabuhan Tanjung Priok.

PEGAWAI BUMN Ubah Air Softgun Jadi Senjata Api, Ancaman Hukuman Mati Menanti

“Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta saja yang direvisi oleh Presiden,” usul Nirwono Joga.

Dia mengatakan, aturan itu perlu direvisi karena DKI memiliki kewenangan untuk mengelola Kawasan Medan Merdeka.

Aturan itu juga menjelaskan mengenai Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka yang terdiri dari tujuh instansi.

Ketua KPK Bilang Buru Harun Masiku Ibarat Cari Jarum dalam Sekam, ICW Bandingkan dengan Nazaruddin

Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Komisi Pengarah, dan Gubernur DKI Jakarta selaku Sekretaris Komisi Pengarah.

Kemudian, lima kementerian lainnya berstatus sebagai anggota Komisi Pengarah.

Lima kementerian itu adalah Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Mensesneg Minta Revitalisasi Monas Disetop, Ketua DPRD DKI: Potong Pohon Tuh Ada Aturannya Loh

Selain itu, Kepres juga mengatur tentang Badan Pelaksana yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua Badan Pelaksana.

Payung hukum itu menjelaskan tentang kewenangan Gubernur DKI untuk mendayagunakan aparatur pemerintah daerah secara fungsional dalam mengelola Kawasan Medan Merdeka.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved