Breaking News:

Skandal Jiwasraya

SBY Minta Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi Terkait Kasus Jiwasraya, Cukup Saya yang Mengalami

SBY Minta Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi Terkait Kasus Jiwasraya, Cukup Saya yang Mengalami di kasus Century

Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawa
Dok Susilo Bambang Yudhoyono. Terkini ia minta pendukungnya tak bikin gerakan turunkan Jokowi dalam kasus Jiwasraya 

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju bahwa kasus Jiwasaraya maupun Asabri tidak boleh dipolitisasi.

SBY mengatakan, pengalaman serupa yang pernah terjadi dalam pemerintahannya diharapkan tak terulang lagi di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

"Sejumlah kalangan mengatakan janganlah kasus Jiwasraya dan Asabri ini terlalu dipolitisasi. Saya sangat setuju," kata SBY dikutip dari catatan yang diunggah di laman Facebook-nya, Senin (27/1/2020).

Seret Nama SBY, Wasekjen Partai Demokrat Tekankan Pembentukan Pansus Kasus Jiwasraya

Sebut Angka Kemiskinan Era Jokowi Tertinggi Selama Dua Dekade, Staf SBY Semprot Juru Bicara Jokowi

Dalam tulisannya itu, SBY menceritakan pengalaman semasa kepemimpinannya tentang terbentuknya panitia khusus (pansus) atas kasus bail-out Bank Century 10 tahun lalu.

Saat itu, kata dia, politik negeri ini sangat gaduh dan serangan kepada pemerintah serta dirinya secara pribadi sangat gencar.

Unjuk rasa yang kerap kali terjadi saat itu selalu meminta dirinya dan Boediono yang merupakan wakilnya untuk turun.

"Kegaduhan politik yang melampaui batas itu tentu mengganggu stabilitas politik dan stabilitas sosial kita serta konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya," kata dia.

Kasus Suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Politisi PDIP Harun Masiku, SBY Ingatkan KPK Agar Tegar

Tidak hanya itu, pada periode pertamanya memimpin bersama Jusuf Kalla (JK), bahkan para pengunjuk rasa meminta agar mandat SBY-JK saat itu dicabut.

SBY mengatakan, lawan-lawan politiknya saat itu melakukan protes karena pemerintah menaikkan harga BBM hingga tiga kali lantaran harga minyak dunia meroket.

Padahal kenaikan itu diperlukan guna mengurangi subsidi BBM dalam APBN, dan untuk menyehatkan fiskal kita.

Halaman
1234
Editor: Wito Karyono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved