Breaking News:

Berita Jakarta

PSI Soroti Payung Hukum Pengangkatan Direksi BUMD yang Dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan

Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti payung hukum yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD.

TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
PSI melaporkan dugaan korupsi revitalisasi Monas ke KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2020). 

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti payung hukum yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pengangkatan dan pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dasar hukum berupa Peraturan Gubernur DKI Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan, ini dituding bisa menjadi celah gubernur dalam menyelipkan orang terdekatnya untuk mendapati posisi tertentu di BUMD.

"Gubernur bisa memanfaatkan Pergub ini untuk mengangkat orang-orang dekat dan membuat tim seleksi menjadi tidak independen," kata Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari pada Selasa (28/1/2020).

Eneng mengatakan, pada Pasal 5 huruf F di aturan itu menjelaskan gubernur dapat mengusulkan calon direksi BUMD.

Berbeda dengan Pergub sebelumnya, saat itu guberbur tidak berwenang untuk mengusulkan calon direksi.

 MIRIS! Dokter China yang Berada di Garis Depan Tangani Wabah Virus Corona Meninggal Dunia

 MALAM Pertama Vanessa Angel-Bibi Ardiansyah Akhirnya Diungkap, Simak Gaya Bibi Saat Cerita Vanessa

 Bandara Soekarno-Hatta Jawab Tamparan Keras Wali Kota Tangerang soal Maraknya Pengangguran

 VANESSA Angel Ajak Suami Bikin Dosa di Dapur Siang Hari, Lihat Pakaian dan Gayanya Bikin Salfok

"Salah satu contohnya, sebelum persoalan di Transjakarta ada anggota TGUPP (Achmad Izzul Waro) yang diangkat menjadi direksi (Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transjakarta). Oleh karena itu, Pergub ini harus direvisi," ujar Eneng.

Pemprov DKI Jakarta membatalkan pengangkatan Donny Andy Saragih sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai Senin (27/1/2020) siang.

Hal ini disebabkan karena Donny diduga masih menjadi narapidana kasus penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Faisal Syafruddin mengatakan, pembatalan ini dilakukan karena Donny Saragih terbukti telah menyatakan hal yang tidak benar untuk kepentingannya dalam mengikuti proses seleksi sebagai direksi BUMD.

 Fakta Terbaru Merebaknya Virus Corona Kota Tianjin di China Diblokade, 3 Dokter Beijing Positif

Donny Saragih selama ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (2017-2022), 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 bahwa tiap calon direksi harus mengikuti Uji Kompetensi dan Keahlian.

Selain itu, harus terbukti ‘Cakap Melakukan Perbuatan Hukum’ dengan membuat Surat Pernyataan Cakap Melakukan Perbuatan Hukum.

Faisal Syafruddin mengatakan, Donny Andy S Saragih dibatalkan dari penunjukannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) pada Senin 27 Januari 2020.

PEGAWAI BUMN Ubah Air Softgun Jadi Senjata Api, Ancaman Hukuman Mati Menanti

"Keputusan itu diambil melalui mekanisme keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Transjakarta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata Faisal berdasarkan keterangannya pada Senin (27/1/2020). (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved