Breaking News:

Revitalisasi Monas

Mensesneg Minta Revitalisasi Monas Disetop, Ketua DPRD DKI: Potong Pohon Tuh Ada Aturannya Loh

Dalam Keppres 25/1995, Komisi Pengarah punya tugas memberikan pendapat dan pengarahan kepada Badan Pelaksana yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta.

Warta Kota/henry lopulalan
Monumen Nasional (Monas) 

PROYEK revitalisasi kawasan Monas selatan yang tengah digarap Pemprov DKI, tak hanya menyita perhatian legislator DKI Jakarta, tapi juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

Bahkan, Sekretariat Negara (Setneg) meminta proyek ini untuk disetop sementara lantaran belum mengantongi izin.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai wajar permintaan Setneg tersebut.

Dituduh Rintangi Penyidikan Kasus Harun Masiku, Yasonna Laoly: Saya Belum Terlalu Tolol Lah

Mengingat, dalam Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, Menteri Sekretariat Negara tercatat sebagai Ketua Komisi Pengarah.

"Saya rasa wajar (Setneg minta stop) bukan apa -apa, itu kan pengelolaannya ketua dewan pengarah kan mensesneg."

"Harusnya ajak ngobrol dulu. Baru ditindaklanjuti," ungkap Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Belum Kantongi Izin, Mensesneg Minta Anies Baswedan Setop Revitalisasi Monas

Dalam Keppres 25/1995, Komisi Pengarah punya tugas memberikan pendapat dan pengarahan kepada Badan Pelaksana yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta.

Komisi Pengarah juga punya kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap perencanaan, beserta biaya pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun Badan Pelaksana.

Politikus PDIP ini menyebut penebangan pohon yang dilakukan Pemprov DKI demi merevitalissasi Monas mestinya tidak dilakukan sembarangan.

SETAHUN Jadi Tahanan Kota di Thailand, Nakhoda Kapal Ini Minta Pertolongan Jokowi

"Memotong pohon tuh ada aturannya loh," ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved