Soal Negara Islam, Mahfud MD Tegaskan Haram Hukumnya Meniru Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad SAW

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD Sebut Haram Jika Meniru Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad SAW

Soal Negara Islam, Mahfud MD Tegaskan Haram Hukumnya Meniru Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad SAW
NU Online/Suwitno
Menko Polhukam RI Mahfud MD 

Isu pendirian negara Islam atau pergantian sistem pemerintahan menjadi kafilah terus mencuat.

Menegaskan larangan tersebut, selain melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945, meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW haram hukumnya.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam Diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam 'Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia' di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Sabtu (25/1/2020).

Dikutip dari situs resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), nu.or.id

Menurut Mahfud, pemerintahan Nabi Muhammad menggunakan sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Semua peran itu berada dalam diri Nabi Muhammad.

Nabi Muhammad pun katanya berhak dan boleh memerankan ketiga peran tersebut karena dibimbing langsung oleh Allah SWT.

Selepas kepergian Nabi Muhammad, Mahfud MD menegaskan tidak ada sosok yang serupa dengan Nabi Muhammad.

Tidak ada sahabat bahkan pengikut sekalipun yang menyamai Nabi Muhammad.

Oleh karena itulah, menurutnya, dilarang mendirikan negara seperti halnya yang didirikan oleh Nabi Muhammad.

Halaman
123
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved