Isu pendirian negara Islam atau pergantian sistem pemerintahan menjadi kafilah terus mencuat.

Menegaskan larangan tersebut, selain melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945, meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW haram hukumnya.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam Diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam 'Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia' di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Sabtu (25/1/2020).

Dikutip dari situs resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), nu.or.id, 

Menurut Mahfud, pemerintahan Nabi Muhammad menggunakan sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Semua peran itu berada dalam diri Nabi Muhammad.

Nabi Muhammad pun katanya berhak dan boleh memerankan ketiga peran tersebut karena dibimbing langsung oleh Allah SWT.

Selepas kepergian Nabi Muhammad, Mahfud MD menegaskan tidak ada sosok yang serupa dengan Nabi Muhammad.

Tidak ada sahabat bahkan pengikut sekalipun yang menyamai Nabi Muhammad.

Oleh karena itulah, menurutnya, dilarang mendirikan negara seperti halnya yang didirikan oleh Nabi Muhammad.