Berita Video

VIDEO : Anggap Sebar Berita Bohong ke Publik, Roy Suryo Laporkan Petinggi Sunda Empire ke Polisi

Pakar Telematika Roy Suryo resmi melaporkan Petinggi Sunda Empire ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan berita bohong ke publik

Petinggi Sunda Empire, Rangga Sasana resmi dilaporkan oleh Pakar Telematika, Roy Suryo ke Polda Metro Jaya (PMJ).

Roy melaporkan hal tersebut dikarenakan telah merubah sejarah mengenai PBB dan NATO yang ada di halaman website Wikipedia.

Menurutnya, perubahan sejarah tersebut telah menjurus pada kabar bohong.

"Jadi sejarah tentang PBB diubah dengan kabar bohong, dengan berita bohong yang menyatakan kalau PBB itu didirikan di Bandung di gedung Isola di Lembang. Ini kabar bohong," kata Roy seusai melaporkan kasus tersebut ke SPKT PMJ, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Roy menjelaskan, sejarah PBB dan NATO di Wikipedia telah diubah oleh akun anonim, mulai tanggal 22 Januari 2020.

Stelah melakukan penelusuran pengganti sejarah itu di Wikipedia, Roy pun mendapati satu alamat IP yang merujuk ke Sunda Empire. 

VIDEO : Hotman Paris Komentari Rumor Pembangunan Mal di Sekitar Monas, Bikin Macet

VIDEO : Begini Gaya Curhat Malam Pertama Bibi Ardiansyah Bersama Vanessa Angel

VIDEO : Usai Keraton Agung Sejagat Bikin Heboh, Kini Muncul Sunda Empire di Bandung

Bahkan, Ia memastikan hasil yang ditemuinya itu masih dapat dilihat khalayak saat mengunjungi sejarah PBB san NATO itu. 

"Jadi IP anonim itu merujuk ke Sunda Empire. Dia secara kasar, secara tidak ilmiah telah mengubah sejarah melalui Wikipedia dan ini berbahaya," jelas Roy.

"Sekarang, masih bisa teman-teman lihat di Wikipedia, itu kalau kita mengakses sejarah tentang PBB dan NATO yang muncul adalah sejarah palsu yang dibuat Sunda Empire," sambungnya. 

Adapun pelaporan itu diterima pihak kepolisian melalui surat yang tertera Laporan polisi (LP) tersebut diterima SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP/350/I/Yan.2.5./2020/SPKT/PMJ/24 Januari 2020.

Laporan itu pun menyebutkan, para terlapor terancam Pasal 27 ayat 3 junto Pasal 45 ayat 3 dan atau Pasal 31 junto Pasal 48 dan atau Pasal 32 junto Pasal 51 ayat 1 di UU nomor 19 tahun 2016 yang merupakan revisi dari UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kemudian pasal lain yang akan diterapkan yakni Pasal 14 dan Pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana dan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP. (m23)

Penulis: Rizki Amana
Editor: Muhamad Rusdi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved