Breaking News:

Revitalisasi Monas

Pemprov DKI Kirimkan Surat Persetujuan Revitalisasi Monas kepada Komisi Pengarah

Pemprov DKI Kirimkan Surat Persetujuan Revitalisasi Monas kepada Komisi Pengarah. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Warta Kota/Joko Supriyanto
Kondisi sebagian lahan di Monas yang direvitalisasi untuk menambah ruang terbuka hijau, Senin (20/1/2020). 

DINAS Cipta Tata Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta sedang menyiapkan surat permintaan persetujuan revitalisasi Monumen Nasional (Monas) kepada Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Rencananya, dokumen itu akan dikirim Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (24/1/2020) petang.

“Permintaan persetujuan revitalisasi Monas sudah disiapkan, kemungkinan sore ini dikirim,” ujar Kepala Dinas Citata DKI Jakarta Heru Hermawanto pada Jumat (24/1/2020).

Karya Terbaru Gina S Noer Tayang di GoPlay, Angkat Poligami dalam Balutan Drama Komedi Keluarga

Heru mengatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pemprov DKI Jakarta harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengarah yang terdiri dari tujuh instansi dalam merevitalisasi Monas. Meski persetujuan baru dikirim, Heru memastikan proyek yang dikerjakan senilai Rp 64,4 miliar oleh PT Bahana Prima Nusantara tetap berlanjut.

“Kalau di dalam ketentuannya kan bahasanya itu bukan izin yah, tapi persetujuan. Dan namanya proyek, itu kan enggak semudah harus kemudian dihentikan, karena ini ada mekanisme kontrak,” kata Heru.

“Itu saja aturan yang kami pegang. Kalau perjanjian kan enggak mungkin langsung putus,” tambahnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdapat tujuh anggota dalam Komisi Pengarah.

Kasus Kakek Bunuh Teman Sekamar di Panti Jompo Bikin Pegawai Terkecoh, Ternyata Ini Motif Sebenarnya

Menteri Negara Sekretaris Negara menjabat sebagai Ketua merangkap anggota, Gubernur DKI Jakarta sebagai Sekretaris merangkap anggota. Kemudian lima kementerian lainnya hanya menjadi anggota Komisi Pengarah.

Lima kementerian itu adalah Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Selain Komisi Pengarah, Keppres juga mengatur soal Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Badan Pelaksana ini dipimpin oleh Gubernur DKI selaku Ketua Badan Pelaksana dan mendayagunakan aparatur pemerintah daerah secara fungsional.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved