Revitalisasi Monas

Klaim DKI Menunjukkan Revitalisasi Monas Dilaksanakan dengan Mengikuti Keppres 25 tahun 1995

Mereka telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat soal rencana revitalisasi Monumen Nasional (Monas).

Klaim DKI Menunjukkan Revitalisasi Monas Dilaksanakan dengan Mengikuti Keppres 25 tahun 1995
Warta Kota/Rizki Amana
Ilustrasi. Revitaslisasi dilakukan untuk menata kawasan Monas. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan klaim bahwa DKI menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat soal rencana revitalisasi Monumen Nasional (Monas).

Bahkan, proyek revitalisasi itu merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

“Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah."

"Nah, pekerjaan ini yang namanya pelaporan itu bisa dilakukan secara formal dan informal, lalu bisa di mana saja,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pada Jumat (24/1/2020).

Menurut dia, keterlibatan pemerintah daerah dengan Komisi Pengarah bakal terus dilakukan.

Apalagi posisi Pemprov DKI memiliki kewenangan dalam menata kawasan Monas dan sekitarnya.

Polisi Kembali Meringkus Satu Orang Terkait dengan Kasus Eksploitasi Anak di Bawah Umur

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keppres tersebut bahwa Pemprov DKI Jakarta bertindak sebagai Badan Pelaksana.

Adapun Badan Pelaksana mempunyai tugas di antaranya, rencana pemanfaatan ruang, sistem transportasi, pertamanan, arsitektur dan estetika bangunan, pelestarian bangunan bersejarah dan fasilitas penunjang.

“Proyek revitalisasi adalah proyek panjang yang masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Untuk yang baru dikerjakan adalah pembangunan plaza yang ada di sisi selatan,” ujar Saefullah.

Terungkap Penemuan Membuktikan Corona Virus sebagai Saudara Sepupu Flu Biasa Meski Efeknya Mematikan

Awalnya, disebutkan pembangunan ini mengorbankan 190 pohon yang ada di sisi selatan.

Namun, saat didata, ada sejumlah 85 pohon yang dipindahkan, bukan ditebang.

“Sekarang, pohon itu kami tanam di sisi barat ada 55 pohon dan 30 pohon di sisi timur,” jelasnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa pengacara PT Bahana Prima Nusantara (BPN) selaku kontraktor proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat segera mengajukan somasi pada anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana.

Somasi dilayangkan terkait dengan pencemaran nama baik soal keberadaan kantor BPN karena dianggap kurang meyakinkan.

Halaman
1234
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved