Impeachment Donald Trump

Sebut Pemakzulan sebagai Penyimpangan Berbahaya, Tim Pengacara Minta Donald Trump Dibebaskan

DALAM sidang Senat AS Senin (20/1/2020) waktu setempat, tim pengacara Donald Trump meminta agar sang presiden dibebaskan dari tuduhan pemakzulan.

AFP/Nicholas Kamm via Kompas.com
PRESIDEN AS Donald Trump 

Dalam dokumen pembelaan setebal 171 halaman, kuasa hukum sang presiden mengatakan tuduhan dari DPR AS yang dikuasai Partai Demokrat 'sembrono dan berbahaya'.

DALAM sidang Senat AS lanjutan, Senin (20/1/2020) waktu setempat, tim pengacara Donald Trump meminta agar sang presiden dibebaskan dari tuduhan pemakzulan.

Dalam materi sidangnya, mereka menyebut bahwa upaya impeachment atau pemakzulan itu sebagai 'penyimpangan berbahaya' dari konstitusi.

Sidang Pemakzulan Berlangsung 2 Pekan, Donald Trump: Sidang di Senat Akan Selesai Lebih Cepat

Pengambilan Sumpah Tandai Dimulainya Rangkaian Sidang Bersejarah Pemakzulan Trump di Level Senat AS

Resmi, DPR AS Kirim Artikel Pemakzulan Donald Trump kepada Senat, Sidang Dimulai Pekan Depan

Sementara manajer (sebutan untuk kuasa hukum) yang ditunjuk DPR AS menyatakan, Trump jelas melakukan 'perilaku korup dan curang demi Pilpres AS 2020'.

Dikutip BBC, sidang lanjutan pemakzulan presiden 73 tahun itu bakal digelar Selasa siang (21/1/2020) waktu setempat.

Dia didakwa dengan pasal penyalahgunaan kekuasaan serta menghalangi upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Kongres AS.

Berbahaya

Dalam dokumen pembelaan setebal 171 halaman, kuasa hukum sang presiden mengatakan tuduhan dari DPR AS yang dikuasai Partai Demokrat 'sembrono dan berbahaya'.

Dalam pandangan mereka, presiden dari Partai Republik itu sama sekali tidak melakukan kejahatan atau melanggar peraturan.

"Demokrat mengajukan dua tuduhan yang sama sekali tak menunjukkan kejahatan, bahkan tidak sampai di taraf kejahatan serius sesuai Konstitusi," ujar dokumen itu.

Karena dianggap tidak melanggar hukum yang ada, tim pengacara Gedung Putih pun mengusulkan agar presiden dibebaskan dari tuduhan.

Bersikukuh

Sementara itu, manajer DPR AS bersikukuh bahwa Trump menekan negara asing demi kepentingan pribadinya di Pilpres AS 2020.

"Dia mengacaukan keamanan nasional dan demokrasi mandiri kita. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menutupi perbuatannya," ulas manajer DPR AS.

Trump dituduh meminta bantuan Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden, yang menjadi calon penantangnya di Pilpres.

Untuk melakukannya, dia disebut menahan bantuan militer Ukraina sebesar 391 juta dollar AS, atau Rp 5,3 triliun, yang disetujui Kongres.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved