Kementerian PUPR Ajak Masyarakat Aktif Dalam Program Bedah Rumah

PONTIANAK - Masyarakat diminta aktif dalam pelaksanaan program bedah rumah. Mereka diharapkan dapat melaporkan jika ada rumah tidak layak huni (RTLH)

Kementerian PUPR Ajak Masyarakat Aktif Dalam Program Bedah Rumah
Kementerian PUPR

PONTIANAK - Masyarakat diminta aktif dalam pelaksanaan program bedah rumah. Mereka diharapkan dapat melaporkan jika ada rumah tidak layak huni (RTLH) di sekitar tempat tinggalnya kepada kepala desa setempat agar diusulkan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).


"Kalau ada rumah tidak layak huni di sekitar tempat tinggalnya tolong segera laporkan ke RT agar diusulkan ke pihak Pemda agar mendapat bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di sela - sela pemasangan peneng Program BSPS di Pontianak Kalimantan Barat, Selasa (21/1/2020).

Dalam kegiatan tersebut, Khalawi didampingi Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat, Andy Suganda berdialog langsung dengan masyarakat penerima program BSPS. Khalawi pun melakukan pemasangan peneng berwarna biru bertuliskan logo Kementerian PUPR dan Program BSPS Tahun 2019 sebagai tanda bahwa rumah tersebut telah mendapatkan dana bantuan BSPS dalam proses rehab bangunan.


Menurut Khalawi, pelaksanaan bedah rumah melalui Program BSPS yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR diyakini dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk bergotong royong membangun rumah yang layak huni. Pasalnya, masyarakat yang mampu secara ekonomi diharapkan juga dapat membantu mereka yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni.


Selain itu, bantuan stimulan yang diberikan Kementerian PUPR ditambah dengan bantuan dana maupun tenaga dari sanak saudara, anak serta tetangga sekitar juga sangat bermanfaat untuk mempercepat proses pembangunannya.


"Alhamdulillah respon masyarakat penerima bantuan Kepala Daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur, DPRD dan DPR serta pakar perumahan terhadap Program BSPS sangat positif. Intinya koordinasi program perumahan harus berjalan dengan baik," ujarnya.


Khalawi menambahkan, pemerintah juga berharap sektor swasta juga bisa ikut berpartisipasi dalam Program Bedah Rumah melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkait penanganan rumah tidak layak huni.
Pemda juga bisa mengirimkan data RTLH nya ke Kementerian PUPR.


"Hampir setiap hari saya menerima audiensi kepala daerah yang ingin mengetahui dan memanfaatkan Program BSPS. Kami siap melayani jika ada Pemda yang membutuhkan informasi tentang bedah rumah," tandasnya.


Lebih lanjut, Khalawi menjelaskan, jika dihitung dengan perhitungan biaya pembangunan rumah di lapangan tentunya bantuan bedah rumah Program BSPS sebesar Rp 17,5 juta untuk peningkatan kualitas dan Rp 35 untuk pembangunan baru tidaklah cukup. Akan tetapi di lapangan ternyata banyak bantuan yang datang ke penerima bantuan program BSPS dalam bentuk bahan material, dana hingga tenaga juga datang.


"Kalau di pikir bantuan Rp 17,5 juta kan nggak cukup buat bangun rumah. Ternyata di lapangan banyak rumah yang di bedah jika di total biayanya bisa puluhan juta," tandasnya.

Sementara itu, Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerangkan, Program BSPS sangat manfaat bagi masyarakat di Kota Pontianak. Selain itu, Program BSPS juga dapat mengurangi RTLH di daerah.


"Dulu jumlah RTLH di Kota Pontianak sekitar 9.300 unit. Setelah mendapatkan bantuan BSPS dari Kementerian PUPR saat ini jumlah RTLH tinggal sekitar 1.000 unit. Pemda juga mengalokasikan dana pengentasan RTLH sehingga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu," katanya.

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat, Andy Suganda menerangkan, pada tahun 2019 lalu SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat telah menyaluran bedah rumah sebanyak 7.350 unit rumah. Bantuan bedah rumah tersebut terdiri dari Program BSPS reguler sebanyak 6.000 unit senilai Rp 105 Milyar dan National Affordable Housing Program (NAHP) dari Bank Dunia sebanyak 1.350 unit senilai Rp 23,625 Milyar.


Salah seorang penerima bantuan Program BSPS di Kompleks Purnama Baru RT 02/ 04 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Yuni Setiawati menerangkan, dirinya sangat bersyukur mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR.


"Saya sudah tinggal di sini selama 28 tahun dan rumah saya dulu dari papan, kayunya pun sudah rapuh. Alhamdulillah sekarang rumah saya sudah diganti dinding yang kuat dari batu bata dan lantainya juga sudah di semen," tandasnya.(*)

Editor: Andy Prayogo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved