Merangkul Aceh Demi Keutuhan dan Kemakmuran Bangsa

Potensi Aceh sangat komplet. Bukan hanya sumber daya manusianya yang potensial, melainkan juga sumber daya alam yang terkandung di Bumi Serambi Mekah itu sangat luar biasa melimpah, mulai gas alam, nikel, emas, minyak bumi hingga perkebunan.

"Kearifan tradisi Aceh dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan selama ini seharusnya menjadi rujukan daerah lain di Indonesia. Pertanyaannya, apakah sumber daya alam yang melimpah tersebut berbanding lurus dengan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh?," kata pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono melalui keterangan pers yang diterima, Jumat (17/1/2020).

Menurut Suhendra, pertanyaan di atas harus dijawab oleh kita semua, karena pada kenyataannya banyak masyarakat Aceh belum menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya.

"Data yang saya peroleh, angka kemiskinan di Aceh mencapai 15,01 persen (data akhir tahun 2019). Dari data tersebut saya menyimpulkan ada yang salah dalam arah dan strategi pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam di Aceh," ujarnya.

Konflik politik, sosial dan keamanan yang terjadi di Aceh selama 30 tahun lebih, lanjut Suhendra, menjadi salah satu penyebabnya.

"Namun ternyata pascaperdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, juga belum menjamin kemakmuran bagi masyarakat Aceh," papar Suhendra.

Suhendra menilai salah satu penyebabnya adalah belum ada strategi besar dari pemerintah untuk menciptakan sistem dan tata kelola secara komprehensif untuk mengelola dan memberdayakan potensi unggul SDM dan SDA di Aceh.

Terkait hal tersebut, Suhendra pada, Jumat (10/1/2020) lalu mendapat kepercayaan dan amanah dari masyarakat Aceh dan mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Wali Nanggroe Aceh PYM Tengku Malik Mahmud Al-Haythar untuk menyampaikan semua permasalahan yang terjadi di Aceh kepada Presiden Joko Widodo.

"Hal ini sebuah kehormatan yang sangat tinggi bagi saya. Sesegera mungkin saya akan menjalankan amanah tersebut dengan menghadap Presiden Jokowi untuk melakukan konsultasi dan diskusi secara detail tentang hal ihwal yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat," ucapnya.

"Hal ini akan menjadi bahan yang akan saya konsultasikan kepada Presiden Jokowi. Saya berharap Presiden Jokowi responsif terhadap suara masyarakat Aceh. Saya menyakini apabila pemerintah pusat memenuhi keinginan masyarakat Aceh, maka akan menjadi kunci stabilitas sosial politik dan keamanan di Aceh. Kalau hal itu terpenuhi maka akan menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi untuk memenuhi harapan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat Aceh. Pemerintah pusat harus merangkul Aceh demi keutuhan dan kemakmuran bangsa," sambungnya.

Karena Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lanjut Suhendra, kemakmuran rakyat Aceh juga akan menjadi indikator kemakmuran masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Potensi besar sumber daya alam di Aceh apabila dikelola secara arif juga akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Saya punya keyakinan bahwa Presiden Jokowi pasti memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Aceh. Untuk itu mimpi besar saya bahwa Aceh akan menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional akan segera terwujud," ucapnya.