503 Jalan Berlubang Tersebar di DKI Akibat Cuaca Ekstrem

CUACA ekstrem yang melanda Ibu Kota Jakarta saat Rabu (1/1/2020) lalu tidak hanya berdampak pada genangan dan banjir saja.

Tapi ruas jalan di wilayah setempat juga banyak yang rusak seperti terkelupas, dan berlubang akibat terendam air.

Dinas Bina Marga DKI Jakarta mencatat ada 503 lubang di 174 jalan yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Jumlah lubang di setiap jalan bervariasi ada yang mencapai 10 lubang, hingga 12 lubang di satu titik.

• Sempat Menjalani Perawatan Intensif, Begini Penjelasan Keluarga Penyebab Meninggalnya Ade Irawan

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, kondisi aspal yang terlalu lama terendam air, akan membuat lapisannya mudah terkikis bila dilintasi kendaraan bermotor. Jumlah titik jalan berlubang paling banyak berada di Jakarta Pusat mencapai 63 titik.

Kemudian disusul wilayah Jakarta Utara 50 titik, Jakarta Barat 31 titik, Jakarta Selatan 19 titik dan Jakarta Timur 11 titik. Dengan demikian, bila ditotal ada 174 titik jalan rusak di lima wilayah Jakarta.

Jumlah yang didata dinas, sangat berbeda dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang mencapai 35 titik jalan berlubang. “Semua jalan rusak itu sudah kami perbaiki, contohnya di Jalan Letjen S. Parman, Jalan Daan Mogot dan sebagainya,” kata Hari saat dihubungi pada Jumat (17/1/2020)

• Kemenparekraf Sebut Fasilitas Bandara Soetta Setara Bandara di Amerika Serikat

Hingga kini, kata Hari, satuan tugas (Satgas) jalan terus melakukan penyisiran di lokasi lain. Bila ditemukan adanya jalan berlubang, petugas akan melakukan pendataan untuk segera diperbaiki.

Metode perbaikannya tergantung dari jenis kerusakan pada jalan. Namun pada umumnya perbaikan dilakukan dengan ditambal memakai aspal coolmix. “Setiap hari jalan kami monitor, bila ada yang rusak segera perbaiki pakai coolmix oleh satgas. Untuk titiknya belum kami hitung,” ujar Hari.

Berdasarkan data yang diperoleh dari apbd.jakarta.go.id, alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan mencapai Rp 92,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Dana itu dialokasikan kepada lima sudin wilayah di Jakarta, termasuk Dinas Bina Marga itu sendiri. 

Class Action

Pimpinan DPRD DKI Jakarta tak mempersoalkan bila ada warga yang mengajukan gugatan perdata class action kepada Pemprov DKI Jakarta atas bencana banjir yang terjadi pada Rabu (1/1/2020) lalu.

Legislator memandang pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani gugatan yang didaftarkan warganya.

“Yah laporkan saja kan, makanya ada wadah yang namanya class action. Nanti pihak yang berwenang akan mendalami apakah kesalahan pemerintah daerah atau warganya,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kantornya pada Selasa (14/1/2020).

Prasetyo lalu menyarankan kepada pihak yang menggugat untuk melengkapi berkas sebagai bahan pendukung laporannya.

• TARIK Ancamannya, Trump Akan Tunduk pada Hukum Internasional Terkait Target Situs Iran

• Aa Gym Mengungkap Gubernur DKI Adalah Orang Sangat Beruntung Selalu Diserang dan Tidak Pernah Dipuji

• Sule Ancam Tuntut Balik Teddy Soal Tudingan KDRT Lina Zubaedah, Pengacara Rizky Febian: Tak Etis

• Pertanyaan Ibunya Kepada Reynhard Sinaga, Mengapa Kamu Simpan Foto dan Video Itu di Ponselmu

Sebagai negara taat hukum, DKI mempersilakan gugatan itu.

“Secara hukum dilengkapi saja dulu. Pengusaha dan masyarakat bayar pajak, pemerintah wajib melayani semaksimal mungkin kepentingan mereka,” ujarnya.

“DPRD mempersilakan warga untuk menggugat pemerintah. Itu hak mereka kok, saya enggak melarang. Kalau nanti (laporannya) ke DPRD saya akan minta penjelasan eksekutif,” tambahnya.

Sejumlah warga DKI mengajukan gugatan perdata class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pasa Senin (13/1/2020).

• Kiriman Air Bendung Katulampa Bogor Tiba Sore Ini di Pintu Air Manggarai Jakarta

Gugatan itu diajukan oleh warga yang mengalami kerugian hingga Rp 40 miliar lebih kepada Pemprov DKI Jakarta. (faf)