Sejumlah Asuransi BUMN dan Swasta Bermasalah, Kejaksaan Diminta Segera Bertindak

Setelah kasus Jiwasraya yang telah memakan banyak korban, asuransi plat merah lainnya, ASABRI dan lima perusahaan asuransi swasta nasional dikabarkan memiliki kesulitan serupa dalam keuangan dan pengelolaan investasinya.

Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih mengatakan, buruknya penggelolaan investasi yang mengakibatkan permasalahan keuangan di ASABRI dan 5 perusahaan asuransi swasta lainnya nilainya tak jauh berbeda dengan Jiwasraya.

“Seharusnya BPK dan kejaksaan sudah bisa mulai melakukan investigasi ke ASABRI. Jaksa juga sudah bisa mulai melakukan penyelidikan ke 5 perusahaan asuransi swasta tersebut,” kata Alamsyah melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/1).

Karena mendengar permasalahan yang tak kalah besar di ASABRI, Ombudsman tengah menelisik laporan keuangan BUMN asuransi tersebut.

Alamsyah mengatakan ia sudah tiga bulan memantau apakah ASABRI mempublikasikan laporan keuangannya di situs ASABRI.

• TARIK Ancamannya, Trump Akan Tunduk pada Hukum Internasional Terkait Target Situs Iran

• Pertanyaan Ibunya Kepada Reynhard Sinaga, Mengapa Kamu Simpan Foto dan Video Itu di Ponselmu

• Aa Gym Mengungkap Gubernur DKI Adalah Orang Sangat Beruntung Selalu Diserang dan Tidak Pernah Dipuji

• Sule Ancam Tuntut Balik Teddy Soal Tudingan KDRT Lina Zubaedah, Pengacara Rizky Febian: Tak Etis

Namun sampai hari ini annual report tahun 2018 tak juga diunggah di situs ASABRI.

Terkait hal itu, Alamsyah menyebut OJK harus bertanggung jawab atas pengawasan dan masalah yang terjadi di BUMN keuangan dan perusahaan asuransi nasional.

Dari catatan Alamsyah, nilai investasi saham di ASABRI terus meningkat dan sepintas mulai tertahan di 2016 dan 2017.

Banyaknya perubahan-perubahan angka drastis dalam komposisi jenis investasi lain seperti deposito berjangka, obligasi, reksadana, MTN dan DIRE antar periode laporan keuangan menunjukkan tingginya perubahan jenis transaksi akhir tahun dan awal tahun.

• Warga Komplek Pluit Putri Penjaringan Dimintai Keterangan Tentang Penolakan Pembangunan BTB