Breaking News:

Urus Sertifikat Tanah yang Rusak Diterjang Banjir, Warga Kota Depok Dipungut Biaya

warga korban banjir yang mau mengurus adalah bisa langsung datang ke Kantor BPN Kota Depok

Wartakotalive/Vini Rizki Amelia
Warga antre untuk mendapatkan pelayanan di Kantor BPN Kota Depok, Komplek Perkantoran Kota Kembang, Grand Depok City, Cilodong, Depok, Jumat (10/1/2020). 

Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok adalah membuka pelayanan bagi para korban banjir yang ingin mengurus surat sertifikat tanah yang rusak diterjang banjir.

Namun sayangnya pelayanan ini adalah tidak gratis melainkan dipungut biaya.

Dalam keterangannya, Manager Loket BPN, Jastari, mengatakan warga korban banjir yang mau mengurus adalah bisa langsung datang ke Kantor BPN Kota Depok.

“Tinggal bawa sertifikatnya yang rusak lalu ke loket, untuk biaya nanti yang di loket yang menentukan saya enggak tahu, tapi kalau untuk pendaftarannya saja itu Rp 50.000,” kata Jastari saat ditemui wartawan di Kantor BPN Kota Depok, Komplek Perkantoran Kota Kembang, Grand Depok City, Cilodong, Depok, Jumat (10/1/2020).

Biaya berbeda, kata Jastari, akan dikenakan bagi warga yang mengajukan pengukuran tanah, lagi-lagi Jastari pun tak memaparkan secara detail berapa biaya yang dikenakan untuk pengukuran.

“Kami juga melayani pergantian blangko yang lama ke blangko yang baru, kalau soal biayanya ta nanti disesuaikan, yang saya tahu itu biaya pendaftarannya, Rp 50.000,” kata Jastari mengulang-ulang pernyataannya serupa.

Sayangnya, sebagai Manager Loket, Jastari tak memiliki pengetahuan lebih atau mendetail terkait berapa jumlah korban banjir yang mengurus sertifikat tanah dan seperti apa mekanisemnya, pun tak bisa dijelaskan.

Saat ditanya mengenai adakah warga yang datang untuk mengurus surat-surat seperti sertifikat tanah atau lainnya karena kebanjiran, Jastari juga mengaku tak tahu.

“Ya karena saya kan tugasnya cuma jagain loket, kalau data-datanya saya enggak tahu, mungkin bagian lain yang tahu,” tutur Jastari.

Wartawan yang datang langsung ke Kantor BPN Kota Depok pun tak bisa menemui Kepala BPN atau pihak yang lebih berwenang menjelaskan mengenai hal tersebut.

Wartawan hanya diarahkan dari Pusat Informasi ke petugas keamanan, lalu dari petugas keamanan mengaku mendapat arahan dari bagian tata usaha (TU) untuk menemui Jastari yang banyak tak mengetahui pertanyaan-pertanyaan wartawan terkait pelayanan bagi warga korban banjir.

Sehingga informasi yang didapat mengenai pelayanan yang akan diterima khusus bagi korban banjir pun minim.

Sementara itu, dari pantauan Warta Kota, Kantor BPN Kota Depok sudah mulai didatangi warga sejak pukul 08.00

Namun begitu, dari beberapa warga yang sedang mengantre, belum didapati mereka yang mengurus surat-surat tanah lantaran kebanjiran.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved