Breaking News:

Pemprov DKI Jakarta Proyeksi Perusahaan MRT dan KAI Mampu Kurangi Subdisi Transportasi

Pemprov DKI Jakarta Proyeksi Perusahaan MRT dan KAI Mampu Kurangi Subdisi Transportasi. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Anies Baswedan saat beri sambutan dalam acara penandatanganan pembentukan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta dengan PT KAI di Kementerian BUMN pada Jumat (10/1/2020) pagi. 

PEMPROV DKI Jakarta memproyeksikan perusahaan patungan yang dibentuk PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dapat mengurangi beban subsidi yang diberikan pemerintah pada 2021 mendatang.

Adapun untuk 2020 ini, nilai subsidi yang diberikan Pemprov DKI untuk transportasi umum sekitar Rp 4,5 triliun.

Rinciannya Rp 3,291 triliun untuk Transjakarta, Rp 825 miliar untuk MRT Jakarta dan Rp 439,6 miliar untuk LRT Jakarta.

Update Diungkap Tidak Ada Harta Hilang di Rumah Korban Penganiayaan yang Dilakukan Pakai Gagang Besi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perusahaan patungan yang berdampak pada integrasi sistem transportasi ini bisa mengurangi subsidi pemerintah.

Selama ini, kata dia, masing-masing pemerintah mengucurkan dana subsidi untuk melayani masyarakat. “Semuanya nanti akan terintegrasi, jadi tujuannya membuat subsidi dari pemerintah atau PSO (Public Service Obligation) itu tidak diberikan per moda, tapi kesatuan,” kata Anies di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Jumat (10/1/2020).

Hal itu dikatakan Anies usai menyaksikan penandatanganan pembentukan perusahaan patungan antara PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dengan PT Kereta Api Indonesia. Hadir Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara tersebut.

Update Warga Mengenal Satu Keluarga Korban Penganiayaan Tidak Punya Musuh dan Dikenal Orang Penyabar

Kata Anies, selama ini Pemprov DKI Jakarta mensubsidi angkutan umum Transjakarta, sedangkan pemerintah pusat mensubsidi kereta bandara dan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line. Namun dengan adanya integrasi sistem transaksi, pola transportasi hingga tarif ini, kedua belah pihak belum menentukan nilai subdisi dari masing-masing lembaga.

“Nanti pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ada (subsidinya) tapi ukurannya berapa belum sekarang. Termasuk pembentukan (SDM), harus ada. Sekarang ini menugaskan pimpinan MRT dan KAI untuk ex-officio (pejabat sementara), tapi nanti akan dibuat sendiri (pejabat definitif),” ujar dia.

“Kalau nanti rute terintegrasi, tarif terintegrasi maka subsidinya pun terintegrasi karena sudah jadi satu kesatuan,” tambahnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved