Breaking News:

Berita Depok

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Marah-Marah, Namanya Tak Ada Dalam Keanggotaan Pansus III Raperda

Di Gedung DPRD Depok, Rabu (8/1/2020), Wakil Ketua DPRD Kota Depok marah-marah, namanya tak ada dalam keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) III Raperda.

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Panji Baskhara
Warta Kota/Vini Rizki Amelia
Tajudin Tabri, Wakil Ketua DPRD Kota Depok marah-marah di Gedung DPRD Kota Depok karena namanya tak ada dalam keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) III Raperda, Rabu (8/1/2020). 

Pradi menambahkan, Pemerintah Kota Depok bersama Perangkat Daerah (PD) terkait akan mempelajari kembali masukan serta saran yang diberikan DPRD Kota Depok. 

Hal tersebut dilakukan agar kelima Raperda tersebut dapat segera dibahas dan memiliki payung hukum untuk segera disahkan.

“Dalam rapat paripurna telah ditentukan panitia khusus. Selamat bekerja untuk pansus semoga dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan,” kata Pradi.

Lima Raperda Kota Depok

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyampaikan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) saat rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. 

Lima Raperda tersebut merupakan usulan eksekutif untuk legislatif, agar dapat dilakukan proses pembahasan dan melahirkan sebuah Perda.

Dalam pemaparannya, Idris mengatakan Raperda tersebut dibuat karena ada peraturan baru dari pemerintah pusat.

“Selain juga adanya perundang-undangan lebih tinggi yang mengamanahkan dibentuknya suatu Peraturan Daerah (Perda) sebagai penyelenggaraan otonomi daerah,” kata Idris di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Depok, Kota Kembang, Cilodong, Depok, Kamis (28/11/19).

Lebih lanjut Idris menjelaskan, lima Raperda tersebut yakni, pertama Raperda perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.

Kedua, Raperda perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Ketiga, Raperda perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Keempat, Raperda perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.

Terakhir, kelima, Raperda perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perhubungan.

Idris berharap, kelima Raperda ini dapat disetujui oleh DPRD Depok. 

Dengan begitu, Raperda tersebut dapat melalui tahap selanjutnya yaitu pembahasan. 

Setelah itu, barulah dapat segera diimplementasikan di Kota Depok.

“Semua Raperda ini demi kemajuan pembangunan di Kota Depok,” ujarnya.

10 Anggota DPRD Tak Hadir

Pada hari ini, Kamis (28/11/2019), ada 10 anggota DPRD Kota Depok tak hadir rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Jawa Barat.

Padahal, hari ini di rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok akan membahas mengenai penyampaian 5 rancangan Perda kota Depok.

Dari 10 anggota DPRD Kota Depok tak hadir rapat paripurna itu, ada sebanyak 6 anggota DPRD izin dan 4 anggota DPRD tanpa keterangan.

Mengenai adanya 10 anggota DPRD Kota Depok tak hadiri rapat paripurna, dipaparkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok Fraksi PKS TM Yusufsyah.

"Dari 10 yang tak hadir, enam ijin dan empat lainnya tanpa keterangan," ujar TM Yusufsyah Putra selaku Ketua DPRD Kota Depok Fraksi PKS saat membuka rapat di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (28/11/2019).

Dari 10 itu, dua diantaranya adalah Babai Suhaimi dari Fraksi PKB, dan Fransiscus Samosir dari Fraksi PDIP.

Saat ditanya mengenai alasan ketidak hadirannya, Babai mengatakan ada acara penting yang harus diikutinya.

"Makanya saya ijin enggak bisa mengikuti Sidang Paripurna karena kebetulan tadi acaranya sampai siang," kata Babai kepada Warta Kota melalui pesan singkat.

Sejak ditetapkannya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), ini merupakan Rapat Paripurna perdana bagi DPRD Kota Depok periode 2019-2024.

Berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kota Depok Nomo 144 Ayat 1 Huruf B, jumlah 40 anggota dewan yang hadir telah mencapai forum dalam pengambilan keputusan.

"Sehingga dengan demikian Rapat Paripurna, Kamis 28 November Resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Putra.

Rapat Paripurna kali ini, kata Putra, terselenggara berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Depok pada tanggal 20 November 2019.

Dimana kali ini membahas mengenai surat dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad perihal lima Raperda Kota Depok.

Berita Terkait : 50 Anggota DPRD Kota Depok Belum Masuk Kantor

Sejak dilantik awal September 2019 lalu, sebanyak 50 anggota DPRD Kota Depok periode 2019-2024 malah belum masuk kantor.

Tak ayal, ruangan kerja yang diperuntukan bagi para wakil rakyat itu kosong melompong.

Terkait belum aktifnya anggota DPRD bekerja, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Depok, Zamrowi, mengamininya.

Hingga kini, kata dia, belum ada satu pun anggota dewan yang masuk kerja di gedung wakil rakyat.

Padahal sesuai Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 12 Tahun 2018, seluruh anggota DPRD wajib melaksanakan kegiatan sehari setelah pelantikan.

Belum aktifnya para anggota DPRD Kota Depok tersebut, kata Zamrowi, lantaran hingga saat ini belum terbentuk alat kelengkapan dewan seperti pembentukan komisi, Badan Anggaran (banggar) dan Badan Kehormatan Dewan (BKD).

Zamrowi yang didampingi Kabag Humas dan Protokol Dewan, Muksit Hakim dan Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Dewan, Yamrin Medina mengatakan, seluruh anggota DPRD baru tak hanya tidak melaksanakan rutinitas.

Tapi juga belum bisa melaksanakan kegiatan lainnya seperti penyusunan program kerja, kunjungan kerja ke luar daerah maupun dalam daerah.

Saat ini, lanjut Zamrowi, Ketua sementara DPRD Kota Depok, Supariyono, baru membentuk fraksi dengan tujuan supaya ada wadah bagi DPRD untuk berhimpun.

Selain fraksi, ketua sementara DPRD Kota Depok dikatakan Zamrowi baru mempersiapkan alat kelengkapan dewan.

“Seperti, Pimpinan Dewan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan Daerah, “ tutur Zamrowi.

Rencananya, Jumat (27/9), DPRD Kota Depok akan menggelar Rapat Paripurna perihal pengucapan sumpah Pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 di komplek Kota Kembang, Grand Depok City, Depok.

Tetap digaji

Ketika ditanya apakah 50 DPRD yang mangkir tetap menerima gaji dan transport, Sekretaris Dewan DPRD Kota Depok, Zamrowi, mengamininya.

“Terhitung sejak dilantik, 50 DPRD berhak menerima gaji dan transport. Satu anggota DPRD digaji Rp 36 juta per bulan,” kata Zamrowi.

Bagi pimpinan DPRD yang terdiri dari satu Ketua DPRD dan tiga wakil DPRD berhak mendapat fasilitas mobil.

“Ketua DPRD mendapat mobil CC 2.500. Sedangkan tiga wakil mendapat mobil CC 2.300,” tutur Zamrowi.

Daftar Nama 50 Anggota DPRD Kota Depok

Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Depok periode 2019-2024, dilantik di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Depok, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Selasa (3/9/2019).

Pengambilan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok Suyono, yang diikuti oleh seluruh anggota dewan.

Acara dimulai pukul 09.00, dipimpin Ketua DPRD Kota Depok periode sebelumnya, Hendrik Tangke Allo.

Berdasarkan pantauan Wartakotalive, para anggota yang hadir didampingi keluarga, memasuki ruang sidang sejak pukul 08.00

Prosesi pelantikan diawali rapat paripurna beragenda pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD masa jabatan 2019-2024.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Depok masa jabatan 2014-2019, Hendrik Tangke Allo.

Hendrik mengatakan, rapat paripurna digelar berdasarkan dua keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pertama, keputusan peresmian pemberhentian anggota DPRD periode 2014-2019 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD 2019-2024.

"Memutuskan, menetapkan, meresmikan pengangkatan namanya yang tercantum dalam SK sebagai anggota DPRD Kota Depok masa jabatan 2019-2024."

"Dan kepadanya diberikan perundang-undangan," ujar Sekretaris Dewan DPRD Kota Depok Zamrowi saat membacakan surat dari Gubernur di DPRD Kota Depok, Selasa (3/9/2019)

Rapat paripurna dilanjutkan pengucapan sumpah atau janji yang diikuti 50 anggota DPRD.

Seusai pembacaan sumpah, dilanjutkan dengan pengumuman pimpinan sementara Kota Depok.

Politikus PKS Supariyono didapuk jadi Ketua DPRD Kota Depok.

Pelantikan dihadiri mantan Wali Kota Depok yang juga jadi tersangka kasus korupsi Rp 10,7 miliar, Nur Mahmudi Ismail yang menjadi tamu kehormatan.

Berikut ini nama 50 anggota DPRD Kota Depok periode 2019-2024:

PKS

1. Imam Musanto

2. T Farida Rachmayanti

3. TM Yusufyah Putra

4. Sri Utami

5. Ade Supriyatna

6. M Supariyono

7. Hengky

8. Qurtifa Wijaya

9. Ade Firmansyah

10. Khairullah

11. Habib Syarif Gasim Husin Al Attas

12. Hafid Nasir

Partai Gerindra

1. Edi Masturo

2. Mohammad HB

3. Rezky M Noor

4. Yeti Wulandari

5. Turiman

6. Hamzah

7. Afrizal A Lana

8. M Iman Yuniawan

9. Priyanti Susilawati

10. Irfan Rifai

Partai Golkar

1. Supriyatni

2. Tajudin Tabri

3. Juanah

4. Nurhasim

5. Nurdin Al Ardiasoma

PAN

1. Nurhasan

2. Azhari

3. Igun Sumarno

4. Lahmudin Abdullah

PDIP

1. Imam Turidi

2. Hermanto

3. Indah Ariani

4. Fransiscus Samosir

5. Rudi Kurniawan

6. Ikravany Hilman

7. Yuni Indriany

8. Mad Arif

9. Veronika Wiwin

10. Hendrik Tangke Allo

PKB

1. Tati Rachmawati

2. Abdul Hamid

3. Babai Suhaimi

4. Edi Sitorus

5. Endah Winarti

6. Mochamad Taufik

7. Mazhab

8. Qonita Lutfiyah

9. Oparis Simanjuntak. (*)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved