Breaking News:

Soroti Konflik Laut Natuna Fahri Hamzah Ingatkan Tujuh Pesan Mahatma Gandhi Tentang Bahaya Kebajikan

Soroti konflik Laut Natuna, Fahri Hamzah ingatkan tujuh pesan Mahatma Gandhi tentang bahaya kebajikan, satu di antaranya adalah politik tanpa prinsip

Penulis: | Editor: Dwi Rizki
twitter @ValaAfshar
Patung Mahatma Gandhi 

Pasalnya, walau dibebaskan melintas, kapal asing yang memasuki ZEE Indonesia tidak diperkenankan untuk menangkap ikan.

"Heran padahal di pelajaran kan ZEE jelas zona ekonomi ekslusif 200 mil dari titik daratan terluar yg hak2nya diatur negara bersangkutan," tulis @paulusaji388 diunggah kembali oleh Susi Pudjiastuti.

"Di pelajaran smp/sma ada pak, memang boleh lewat tp ga boleh nyolong pak !!," tambahnya.

"Jokowi jg sudah bilang seperti itu, lewat silahkan tp kalau nyolong Indonesia berhak bertindak tegas," balas @EndroHariPray.

Kicauan Jokowi pun turut ditanggapi Susi Pudjiastuti.

Susi pun mengungkapkan kesedihannya atas keterangan Jokowi.

Tanpa menuliskan kalimat sanggahan atau kritik, Susi hanya menyematkan emoji sedih dalam kolom komentar postingan Jokowi.
Ungkap

Kedaulatan Negara

Keterangan tersebut berbeda dengan sikap Jokowi sebelumnya.

Di tengah ketidakjelasan sikap sejumlah menteri atas masalah ini, Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi di kutip dari Kompas.com dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Rapat terbatas tersebut membahas Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Hadir semua menteri dan kepala lembaga, termasuk Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.

Meski membahas RPJMN, tetapi dalam sambutannya Jokowi turut menyinggung soal penerobosan wilayah Natuna oleh kapal China.

Ini adalah kali pertama Jokowi bicara langsung soal Natuna setelah peristiwa penerobosan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) mencuat.

TNI AU Terbangkan Empat F-16 ke Natuna Riau, Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Siaga

Jokowi Tegas Soal Natuna, Tak Ada Tawar Menawar Terkait Kedaulatan RI, Netizen Jadi Ingat Prabowo

Sebelumnya, Pemerintah RI memang sudah bicara soal masalah ini lewat sejumlah menteri.

Namun, ada anggapan sejumlah menteri Jokowi tak satu suara dalam menanggapi persoalan ini.

Kendati demikian, Presiden Jokowi tetap mengapresiasi pernyataan yang sudah disampaikan jajarannya itu.

Tanpa merinci lebih jauh, Jokowi menyebut pernyataan yang disampaikan sejumlah menterinya sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini.

"Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," kata Jokowi.

Sikap tegas

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Retno menjelaskan, ZEE Indonesia itu telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Oleh karenanya, Retno meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," kata Retno.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohamad Mahfud MD meminta aparat keamanan untuk mengusir kapal-kapal asal China yang masih berada di perairan Natuna.

"Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman memastikan Bakamla akan menambah jumlah personel untuk melakukan patroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Santai

Meski pernyataan tegas sudah disampaikan sejumlah menteri dan pejabat, tetapi ada juga sejumlah menteri lain yang memilih berkomentar santai atas masalah penerobosan di Natuna ini.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa konflik di perairan Natuna tak perlu dibesar-besarkan.

Apalagi, China merupakan salah satu investor besar di Indonesia.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," ujar Luhut

Senada, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa permasalahan tersebut harus disikapi dengan cool dan santai.

"Kita cool saja, kita santai," ucap Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang merupakan rekan satu partai Prabowo Subianto, juga meminta pemerintah dan masyarakat jangan terpancing ataupun terprovokasi atas masalah ini.

"Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool sikapi ini. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya," kata Edhy.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved