Kasus Jiwasraya

Soal Kasus Jiwasraya, PB HMI Sebut BUMN Simbol Kedaulatan Ekonomi Bangsa

Soal Kasus Jiwasraya, PB HMI Sebut BUMN Simbol Kedaulatan Ekonomi Bangsa. Simak selengkapnya dalam berita ini.

Soal Kasus Jiwasraya, PB HMI Sebut BUMN Simbol Kedaulatan Ekonomi Bangsa
ISTIMEWA
PJ Ketua umum PB HMI Arya Kharisma Hardy

MENYIKAPI persoalan Jiwasraya yang mengalami gagal bayar hingga Rp13 triliun rupiah, Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan mendukung penuh upaya progresif Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan clean and clear di semua perusahaan BUMN.

"Bagi PB HMI, BUMN adalah simbol kedaulatan ekonomi Bangsa yang wajib dirawat dan dijaga dari upaya-upaya perampokan sistemik dan jenis scandal lainnya", ujar PJ Ketua umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Kamis (9/1/2020)

Menurutnya, kasus Jiwasraya bisa jadi momentum bersih-bersih BUMN lainnya yang bisa jadi masih rapi tersembunyi dan belum sempat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.

Ingatkan Kasus Jiwasraya Berpotensi Seret Sektor Lain, Ini Saran Indef

"Inisiatif bersih-bersih menyeluruh yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Tohir secara siginifikan akan mengungkap banyak kasus lainnya di tubuh BUMN", ungkapnya.

Menurutnya, pemulihan manejemen BUMN melalui skema Holding dan penerapan the right man on the right place di posisi strategis perusahaan-perusahaan BUMN menjadi hal yang patut diapresiasi dan didukung. Apalagi selama ini, kata dia BUMN biasanya sering menjadi sapi perah bagi elit dan oligarki.

"BUMN mesti bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa keuangan (BPK), Ombusdman dan akuntan publik untuk rutin mengontrol kinerja perusahaan dan perilaku direksi-direksi BUMN", usulnya.

Terungkap Oknum Polisi yang Mengintip dan Merekam Polwan Mandi Mendapatkan Hukuman Diarak Keliling

Meski demikian, Arya sedikit mengkritisi perusahaan BUMN yang cenderung melakukan monopoli aktif pada sektor bisnis yang sesungguhnya akan adil jika menggandeng swasta.

"Hegemoni BUMN beserta anak cucunya, sangat mengganggu dinamika iklim usaha nasional yang juga dibangun oleh perusahaan swasta dalam negeri, sehingga sedikit banyak mempengaruhi asa pengusaha dalam negeri untuk bertumbuh", tegas Arya.(cc)

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved