Sarinah Pakai Plastik Ramah Lingkungan Sebelum Pergub Larangan Pemakaian Kantong Plastik Terbit

Direktur Ritail Sarinah Lies Permana Sri sebut Sarinah pakai plastik ramah lingkungan sebelum Pergub larangan pemakaian kantung plastik terbit.

Sarinah Pakai Plastik Ramah Lingkungan Sebelum Pergub Larangan Pemakaian Kantong Plastik Terbit
nationalgeographic.co.id
Ilustrasi - Direktur Ritail Sarinah Lies Permana Sri sebut Sarinah pakai plastik ramah lingkungan sebelum Pergub larangan pemakaian kantung plastik terbit. 

Pasal itu tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, payung hukum itu telah diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 27 Desember 2019 lalu.

Bahkan aturan itu telah diterbitkan pemerintah daerah pada 31 Desember 2019 lalu.

“Pergub sudah diteken pak gubernur dan sudah diterbitkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Andono saat dihubungi pada Selasa (7/1/2020). (faf)

Terbit Juli 2020

Pemprov DKI Jakarta melarang masyarakat untuk memakai kantong plastik mulai Juli 2020 mendatang.

Payung hukum yang dikeluarkan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, payung hukum itu telah diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 27 Desember 2019 lalu.

Bahkan aturan itu telah diterbitkan pemerintah daerah pada 31 Desember 2019 lalu.

“Pergub sudah diteken pak gubernur dan sudah diterbitkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Andono saat dihubungi pada Selasa (7/1/2020).

Andono mengatakan, aturan itu mewajibkan kepada pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar tradisional agar memakai kantong belanja ramah lingkungan.

Bahkan pengelola perbelanjaan wajib memberi informasi soal kantong belanja ramah lingkungan dan menghindari pemakaian kantong plastik yang hanya sekali pakai.

“Pelaku usaha harus menyediakan kantong belanja ramah lingkungan secara tidak gratis. Harapannya warga bisa beralih memakai kantong belanja ramah lingkungan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, aturan ini berlaku pada awal Juli 2020 mendatang.

Sebab Pemprov DKI Jakarta wajib mensosialisasikan kebijakan itu selama enam bulan setelah aturan itu terbitkan.

“Kami informasikan agar masyarakat mengetahui aturan ini, untuk menghindari adanya warga yang belum tahu kabar ini,” ucapnya.

Berdasarkan Pergub tersebut, pusat atau pengelola tempat belanja yang menyediakan plastik sekali pakai akan dikenakan denda Rp 25 juta.

Bahkan sanksi terberatnya berupa pencabutan izin operasi usaha.

Sanksi itu diatur dalam Bab VII, Pasal 22 sampai Pasal 29. Sebelum dikenakan denda, pelanggar lebih dulu diberikan teguran tertulis secara bertahap sebanyak tiga kali.

Pertama selama 14x24 jam, lalu bila diacukan akan dilayangkan surat tertulis kedua selama 7x24 jam.

Bahkan bila tetap diacuhkan, mereka akan mendapat surat tertulis kembali yang berlaku selama 3x24 jam.

Bila mereka mengacuhkan surat teguran tertulis ketiga, pemerintah akan memberlakukan sanksi denda atau penarikan uang secara paksa. Hal ini mengacu pada Pasal 24.

Pengelola yang mengabaikan teguran tertulis ketiga akan dikenai sanksi uang paksa atau denda minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 25 juta.

Uang paksa Rp 5 juta wajib dibayar dalam waktu satu pekan sejak pengelola menerima surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif uang paksa.

Tidak hanya surat teguran yang diberikan sebanyak tiga kali, namun nilai dendanya juga bakal terakumulasi bila tetap diacuhkan.

Bagi pengelola yang terlambat membayar uang paksa lebih dari tujuh hari, akan dikenai uang paksa Rp 10 juta.

Kemudian yang terlambat pada 14 hari dikenakan denda Rp 15 juta dan denda Rp 20 juta bagi yang terlat membayar selama 21 hari, serta denda Rp 25 juta bila terlambat membayar denda lebih 30 hari.

Bila mereka tetap menolak membayar dendanya, pemerintah akan membekukan hingga cabut izin operasional mereka.

Hal ini sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 28 dalam Pergub tersebut.

Pembekuan izin diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

Meski telah mendapatkan sanksi pembekuan izin, namun mereka tidak membayar uang paksa, pemerintah akan mencabut izinnya.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Rahmawati memastikan, sanksi teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin hanya diberikan kepada pengelola, bukan pelaku usaha.

Pengelola dianggap memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan pemakaian kantong plastik ramah lingkungan kepada para pedagang.

“Kalau di pusat perbelanjaan yang kena sanksi adalah pengelola mal, di pasar yang terkena sanksi adalah PD Pasar Jaya"

"Kemudian untuk di toko swalayan yang terkena sanksi adalah penanggung jawab toko swalayan tersebut. (faf)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved