Berita Jakarta

Asosiasi Pusat Belanja Minta Pergub Larangan Kresek Diperbaiki

apabila satu pusat belanja memiliki 300 tenant dan ada 1 tenant yang ditemui memakai kresek maka ijin mall harus dicabut dan 299 tenant terkena imbas

Asosiasi Pusat Belanja Minta Pergub Larangan Kresek Diperbaiki
Istimewa Dok Pribadi
Ellen Hidayat Ketua APPBI DPD DKI Jakarta 

Menanggapi terbitnya Pergub No. 142 Tahun 2019 Tentang  Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta Ellen Hidayat mengaku ada beberapa pasal yang tidak tepat sasaran.

Dalam siaran persnya yang diterima, Kamis (9/1/2020), Ellen mengatakan pada prinsipnya APPBI mendukung pemakaian kantong belanja ramah lingkungan.

"Namun, terkait dengan beberapa pasal di dalam Pergub tersebut, menurut kami tidak tepat sasaran bila semua sangsi dibebankan kepada pengelola pusat belanja yang menyewakan atau mall strata title," ujarnya.

Menurutnya, bisnis pengelola pusat belanja adalah menyewakan unit usaha dan pengelola tidak melakukan penjualan langsung serta tidak bersentuhan dengan tas plastik atau yang dimaksud tas "kresek".

Pergub yang dikeluarkan tersebut, kata dia,  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan mengalihkan tanggung-jawab untuk menyukseskan program tersebut kepada pengelola pusat belanja.

"Kami juga mendapat tekanan harus mengawasi para tenant / retailer agar tidak memakai tas tidak ramah lingkungan dengan sanksi yang cukup berat antara lain : uang paksa hingga Rp 25 juta bahkan sampai pencabutan izin usaha pusat belanja," kata dia.

Ia mencontohkan, apabila satu pusat belanja memiliki 300 tenant dan kebetulan bila ada 1 tenant yang ditemui memakai tas kresek maka ijin mall harus dicabut dan 299 tenant lainnya tidak bisa berbisnis lagi.

"Padahal pusat belanja menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Menurut kami, seyogyanya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bila benar secara serius ingin menekan pemakaian tas "kresek" tersebut, harusnya melakukannya dengan berkesinambungan dan mencegahnya dari hulu yaitu membatasi / meniadakan produksi kantong tersebut dari para produsen dan memastikan tidak ada lagi produk tersebut yang beredar di masyarakat," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perlu juga disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat atau edukasi mengenai bahaya pemakaian tas "kresek" untuk lingkungan hidup dan lain sebagainya.

"Kami minta agar Pergub tersebut dapat diperbaiki terutama perihal sanksi yang tidak wajar atau tidak tepat sasaran kepada kami selaku pengelola pusat belanja," ujarnya.

Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved