Breaking News:

Kesehatan

Jumlah Peserta Turun Kelas Tembus 792 Ribu, Ini 4 Keluhan Peserta soal Layanan BPJS Kesehatan

Ada empat keluhan yang paling sering dikeluhkan peserta tentang pelayanan BPJS Kesehatan, menyusul jumlah peserta turun kelas tembus 792 ribu.

Kompasiana.com
Warga yang sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan. 

Sebelumnya Wartakotalive melaporkan, pihak BPJS Kesehatan telah memberikan batas waktu peserta mandiri BPJS Kesehatan turun kelas rawatan.

Adanya turun kelas rawatan peserta mandiri BPJS Kesehatan, seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).

Diketahui, isi Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang penyesuaian iuran Program Jaminan Kesehatan, sebagai bentuk upaya peningkatan layanan BPJS Kesehatan.

Sehingga, BPJS Kesehatan buka kemudahan peserta BPJS Kesehatan turun kelas perawatan.

 

Terhitung sejak 9 Desember 2019 sampai 30 April 2020, peserta mandiri yang ingin turun kelas rawatan bisa dilakukan tanpa syarat.

Dalam aturan sebelumnya, syarat turun kelas bagi peserta mandiri adalah satu tahun.

Dalam keterangan rilis yang diterima Warta Kota, Jumat (27/12/2019), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menekankan jika penghapusan syarat tersebut hanya berlaku pada tanggal yang telah ditentukan tadi.

“Setelah itu berlaku aturan awal. Dalam kurun waktu tersebut, peserta juga diperbolehkan turun dua tingkat dari kelas perawatan yang lama"

"dan seluruh anggota keluarga dalam satu KK yang terdaftar peserta mandiri juga mengikuti kelas rawatan yang sama,” kata Fachmi seperti di kutip dari rilis.

Fachmi menjelaskan, aturan ini diberlakukan bagi peserta mandiri yang telah melakukan pendaftaran dan bayar iuran pertama sebelum 1 Januari 2020.

Penurunan kelas perawatan kurang satu tahun hanya dapat dilakukan satu kali, dalam periode 9 Desember 2019 - 30 April 2020.

Bila peserta ingin melakukan perubahan kelas perawatan kembali, dapat dilakukan setelah peserta satu tahun terdaftar di kelas yang sama.

Bagi peserta mandiri yang melakukan perubahan kelas perawatan pada bulan berjalan, maka pemberlakuan kelas perawatan yang baru adalah satu bulan berikutnya.

Untuk peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran, juga dapat melakukan perubahan kelas perawatan.

Apabila peserta menginginkan status kepesertaan aktif kembali dan dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, maka wajib melunasi tunggakannya terlebih dahulu.

Untuk peserta mandiri beserta anggota keluarga yang baru mendaftar dan belum pernah membayar iuran pertama kali dan sedang dalam masa verifikasi data 14 hari, juga dapat mengajukan perubahan kelas rawat.

Namun, masa verifikasi data ditambah 14 hari kembali sejak permohonan perubahan kelas perawatan.

“Perubahan kelas perawatan ini dapat dilakukan melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Kantor Kabupaten/Kota, MCS"

"atau, secara online melalui BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400 dan Mobile JKN sejak 9 Desember 2019,” kata Fachmi.

Kisruh di Kantor BPJS Kesehatan

Sejumlah warga teriak-teriak di Kantor BPJS Kesehatan, dikarenakan peserta BPJS Kesehatan merasa diping-pong pegawai.

Alhasil, suasana di Kantor BPJS Kesehatan kisruh, diketahui pegawai BPJS Kesehatan beri informasi minim terkait syarat turun kelas BPJS Kesehatan ke peserta.

Peliputan Wartakotalive.com di lokasi, warga marah-marah di Kantor BPJS Kesehatan Depok, Jumat (27/12/2019).

Hal yang membuat peserta BPJS Kesehatan marah-marah, karena pihak BPJS Kesehatan beri informasi minim ke para peserta.

Setelah jam istirahat makan siang pegawai, tiba-tiba ada pengumuman bila pengurusan peserta yang ingin turun kelas harus kembali menghadap bagian area ruang utama.

"Kalau di sini cuma bisa buat yang pakai aplikasi aja, kalau enggak, daftarnya di depan," kata seorang petugas wanita di Kantor BPJS Kesehatan Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok, Jumat (27/12/2019).

Sontak hal ini membuat para peserta yang menunggu sejak pagi marah dan meresponnya dengan berteriak.

Salah seorang diantaranya adalah Anto (26) yang mengaku sudah tiga jam mengantre namun tak juga dilayani dengan baik.

Petugas BPJS Kesehatan menerangkan syarat-syarat yang diperlukan bagi peserta yang ingin turun kelas di Kantor BPJS Kesehatan, Pancoran Mas, Depok, Jumat (27/12/2019).
Petugas BPJS Kesehatan menerangkan syarat-syarat yang diperlukan bagi peserta yang ingin turun kelas di Kantor BPJS Kesehatan, Pancoran Mas, Depok, Jumat (27/12/2019). (Warta Kota/Vini Rizki Amelia)

"Gimana sih, tadi di depan katanya suruh ke sini, sekarang sudah di sini disuruh ke depan lagi, buang-buang waktu nih," treak Anto.

Mia (35) warga Grogol, Depok mengaku, BPJS Kesehatan di kotanya memang minim informasi sehingga terpaksa bagi para peserta untuk antre lebih dulu hanya untuk sekedar mencari informasi.

"Jadi kita sudah antre lama, terus pas ngadep cuma di bilang oh ini oh itu, sudah gitu doang, buang-buang waktu," katanya.

Mia mengatakan, seharusnya BPJS Kesehatan dapat menempatkan petugas yang dapat ditanya-tanya mengenai pelayanan.

Sejumlah warga teriak-teriak di Kantor BPJS Kesehatan, dikarenakan peserta BPJS Kesehatan merasa diping-pong pegawai, dan minim informasi soal syarat turun kelas BPJS Kesehatan, di Kantor BPJS Kesehatan Depok, Jawa Barat, Jumat (27/2019).
Sejumlah warga teriak-teriak di Kantor BPJS Kesehatan, dikarenakan peserta BPJS Kesehatan merasa diping-pong pegawai, dan minim informasi soal syarat turun kelas BPJS Kesehatan, di Kantor BPJS Kesehatan Depok, Jawa Barat, Jumat (27/2019). (Warta Kota/Vini Rizki Amelia)

Sehingga para warga yang telah datang tak perlu ikut ambil nomor antrean dan menunggu lama hanya demi mendapatkan secuil informasi.

Sebab, kata Mia, tidak semua orang tahu mengenai informasi apapun tentang BPJS Kesehatan.

"Apalagi dulu waktu kantornya masih ada dua di Saladin Mansion sama di Margonda ini, wah itu lebih repot lagi, saya datang ke sini tahu-tahunya cuma bisa di sana (Saladin Mansion) atau sebaliknya," ujarnya.

Sementara itu, saat suasana agak sedikit ricuh, semua peserta yang telah mengantre ramai-ramai menyambangi meja pendaftaran.

Bahkan terlihat tak tertib karena saling beradu suara untuk bertanya mengenai persyaratan turun kelas.

Guru TK honorer tak sanggup bayar

Gara-gara iuran BPJS Kesehatan naik, berdampak terhadap seorang guru TK honorer di Depok bernama Ati (48).

Pengakuan Ati, profesinya sebagai guru TK honorer tak sanggup bayar iuran BPJS Kesehatan, ketika mengetahui iuran BPJS Kesehatan naik.

Maka itu, Ati sang guru TK honorer pilih turun kelas BPJS Kesehatan, karena diyakininya tak lagi dapat membayar iuran BPJS Kesehatan.

Berikut, pengakuan Ati, guru TK honorer Depok tak sanggup bayar BPJS Kesehatan, dampak dari iuran BPJS naik.

Saat ini, warga Depok berbondong-bondong datangi Kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan perubahan kelas kepesertaan atau turun kelas.

Hal ini sudah jelas dilandasi dari terbitnya Peraturan Presiden Nomo 75 Tahun 2019 tentang penyesuaian iuran Program Jaminan Kesehatan.

Ati misalnya, warga Pancoran Mas, Depok ini mengaku terpaksa turun kelas.

Ia mengaku karena tak sanggup bila harus membayar iuran BPJS Kesehatan Kelas I yang naik dari awal Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

"Saya kan bertiga sama anak dua, kalau tiga-tiganya harus bayar sebanyak itu ya keberatan lah," katanya kepada Warta Kota di Kantor BPJS Kesehatan, Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok, Jumat (17/12/2019).

Sebagai guru TK honorer, Ati mengaku gajinya tak cukup bila harus bayar dua kali lipat iuran BPJS Kesehatan.

"Kan yang harus saya bayar juga banyak, bukan BPJS aja, jadi mending turun kelas. Awalnya Kelas I, sekarang mau turun ke Kelas III," paparnya yang ditemani sang anak saat mengubah kategori kepesertaannya.

Sejak pukul 09.00, Ati mengatakan dirinya mengantre dan hingga pukul 13.00 belum juga dapat dilayani lantaran membludaknya antrean.

Peserta BPJS Kesehatan Kota Depok tengah mengantre untuk turun kelas di Kantor BPJS Kesehatan Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok, Jumat (27/12/2019).
Peserta BPJS Kesehatan Kota Depok tengah mengantre untuk turun kelas di Kantor BPJS Kesehatan Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok, Jumat (27/12/2019). (Warta Kota/Vini Rizki Amelia)

"Saya antrean nomor 138, sekarang baru 122. Ya mau bagaimana lagi, dijalani aja, kalau capek ya capek tapi ya sudah," tuturnya.

Sama halnya dengan Ati, Anzulius (49) juga mengaku dirinya terpaksa turun kelas dari Kelas II ke Kelas III karena esarnya biaya kenaikan iuran.

Sebagai pengemudi ojek online, Anzulius mengaku dirinya tak sanggup bila harus membayar biaya dua kali lipat dari yang biasa dibayarkannya.

"Lumayan juga kan naiknya, dikalikan tiga saja sudah berapa, sementara saya juga kan harus bayar listrik, sekolah anak, dan keperluan lainnya," ujar Anzulius kepada Warta Kota ditempat yang sama.

Ati (48) guru honorer yang merasa keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan memutuskan untuk turun kelas, Jumat (27/12/2019).
Ati (48) guru honorer yang merasa keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan memutuskan untuk turun kelas, Jumat (27/12/2019). (Warta Kota/Vini Rizki Amelia)

Atas peraturan tersebut, iuran BPJS Kesehatan Kelas II naik dua kali lipat dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000.

Kenaikan ini diakui Anzulius merupakan kenaikan kedua kalinya yang dirasakan ayah satu orang anak ini sejak pertama kali mendaftarkan kepesertaan secara mandiri.

"Awalnya itu dari Rp 42.000, terus naik jadi Rp 51.000, lah sekarang naii lagi enggak tanggung-tanggung sampai 100 persen, ya berat lah," katanya.

Anzulius mengaku adanya progran BPJS Kesehatan ini cukup bermanfaat baginya dan keluarga.

Sebab, sang anak yang memiliki kelainan di area tenggorokannya dapat tertangani dengan BPJS Kesehatan meski ada beberapa obat yang tak bisa di cover BPJS Kesehatan.

"Anak saya itu sakit endoktrin (gangguan kelenjar), jadi memang sering bolak balik rumah sakit," tuturnya.

Untuk obat yang tak di cover BPJS Kesehatan, Anzulius mengaku dirinya harus mengeluarkan kocek sendiri dengan biaya yang tak sedikit.

"Mahal obatnya, satu kali nebus itu Rp 1,2 jutaan. Tapi secara pelayanan sih sudah bagus kalau di rumah sakitnya," katanya.

Warga Bekasi Turun Kelas BPJS

Ratusan warga yang datang itu didominasi warga mengurus penurunan kelas BPJS Kesehatan.

Pasalnya, pemerintah telah mengumumkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada awal 2020.

Mereka rela antre berjam-jam, bahkan tersorot terik matahari. Sebab, hanya beberapa hari lagi sudah berganti tahun 2020.

Petugas BPJS Kesehatan cabang Kota Bekasi juga terlihat sigap dalam melayani ratusan warga tersebut. Terlihat banyak warga yang kebingungan langsung diberikan petunjuk.

Salag satu warga Bekasi bernama Taufik Hidayat (37) mengatakan telah datang sejak pukul 09.00 WIB, dirinya hendak mengurus penurunan kelas BPJS yang dimilikinya.

"Saya mau turun kelas, dua peserta saya dan istri saya," ucap dia saat ditemui Wartakota di Kantor BPJS Kesehatan cabang Kota Bekasi, pada Jumat (27/12/2019)

Taufik mengatakan saat ini dirinya bersama istri merupakan peserta BPJS Kesehatan kelas dua, ia ingin turun menjadi kelas tiga karena khawatir tak sanggup membayar iurannya.

"Turun kelas takut tidak mampu bayarnya nanti, sekarang kan saya sama istri iuran sebulan ya Rp 102.000, kalau naik 100 persen bisa Rp 220.00. Kan dari Rp 51.000 naik jadi Rp 110.000," ungkap dia.

Agus Santoso (40) warga Rawalumbu Bekasi juga melakukan penurunan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan.

Penurunan kelas dilakukan karena khawatir tak sanggup membayar iurannya karena naik 100 persen pada tahun 2020.

"Kan 2020 mau naik iurannya, maka dari sekarang saya urus," kata dia.

Ia mengakatakan waktu pertama mendaftar kelas tiga, akan tetapi selang beberapa bulan dinaikkan kelasnya menjadi kelas dua.

"Tapi mendengar akan ada kenaikan saya urus lagi untuk pindah ke kelas tiga,” ucapnya.

Ia berharap kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

"Kita bayar mahal dan engga pernah telat, harus pelayanan ditingkatkan. Jangan ribet atau bahkan ditelantarin gitu," katanya.

Hasil berbincang Wartakota dengan sejumlah warga yang mengantre di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Bekasi, tak hanya mengurus permohonan pindah kelas.

Tetapi ada juga mereka yang mengurus daftar baru, perbaikan data maupun pindah stastus dari kepesertaan mandiri menjadi kepesertaan BPJS yang iurannya dibayar perusahaan.

Sebelumnya, diberitakan, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen ternyata tidak disambut gembira alias tidak disambut dengan baik oleh sejumlah buruh.

Salah satu buruh yang bekerja di PT Aspek Kumbong bernama Endang (43) mengatakan, dirinya tak setuju jika kenaikan UMP tak maksimal.

Sebab, kenaikan UMP itu dinilai terlalu rendah, apalagi iuran BPJS Kesehatan juga mengalami kenaikan 100 persen mulai tahun 2020 mendatang.

Menurut Endang, kenaikan ideal untuk UMP seharusnya berkisar 50 persen karena kan dilihat juga dari taraf hidup yang kini sudah serba mahal.

"Kalau kita (idealnya) 50 persen kenaikannya, karena ditambah sekarang kenaikan BPJS 100 persen di tahun 2020 sementara kenaikan upah cuma 8,51 persen," ujar dia kepada Wartakota saat ditemui di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (1/11/2019).

Lebih lanjut, kata Endang bahwa kenaikkan UMP 2020 sebesar 8,51 persen tidak berdampak besar pada kesejahteraan buruh.

“Kalau dinaikan ya memang harus disesuaikan sama pengeluaran saat ini kan,” jelasnya.

“Jadi, memang kaya sembako dan BPJS Kesehatan juga sudah pada naik ya diharuskan UMR Kabupaten Bogor itu dinaikin dan disesuaikan lah sama taraf hidup kita,” sambung dia.

Endang sangat berharap kepada pemerintah bahwa kenaikan UMP khusunya Kabupaten Bogor bisa sesuai dengan taraf hidup saat ini yang sudah serba mahal.

Sementara itu, Angga (23) buruh yang bekerja di PT Entek Separindo Asia juga menambahkan bahwa sama saja bohong jika UMP naik sedangkan BPJS Kesehatan ikut alami kenaikan.

“Jadi, ya tetap sama saja bohong kalau BPJS Kesehatan naik, UMP juga naik jadi ya harapannya kepada pemerintah untuk BPJS itu gak naiklah ya,” tegas dia.

Apalagi, baginya sebagai pekerja buruh juga memiliki resiko yang lebih tinggi karena harus bersinggungan langsung dengan banyak penuh resiko.

Selain kenaikan iuran BPJS, kenaikan UMP yang hanya 8,51 persen semakin mencekik pekerja yang memiliki resiko pekerjaan tinggi.

"Kalau dilihat untuk memenuhi kebutuhan pekerja cukup jauh, karena resiko kerja kami lebih besar di dalam pabriknya, dan potensi kecelakaan di jalan juga besar," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 4.267.349,906.

Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

"UMP DKI Jakarta untuk tahun 2020 mengalamai perubahan yang sebelumnya UMP tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.940 ribu. Di tahun 2020 menjadi Rp 4.267.349,906", kata Anies Baswedan membaca hasil keputusan.

Menurut Anies, kenaikan UMP Jakarta untuk 2020 ini berarti terjadi kenaikan sebesar Rp 334.776 atau 8,51 persen.

Anies menyebut, besaran kenaikan UMP ini telah disesuikan dengan peraturan yang berlaku.

"Penetapan UMP ini sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menerbitkan surat edaran Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 pada 15 Oktober lalu

Di mana dalam surat edaran tersebut, UMP seluruh wilayah di Indonesia akan dinaikkan sekitar 8,5 persen.

Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved