Konflik Natuna

Retno Marsudi: Sampai Kapanpun Indonesia Tidak akan Akui 9 Garis Putus yang Diklaim Tiongkok

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi meminta Tiongkok mematuhi hukum internasional, terkait ZEEI di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Editor: Yaspen Martinus
Antara/Puspa Perwitasari
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi 

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi meminta Tiongkok mematuhi hukum internasional, terkait Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Terkait nine dash line (sembilan garis putus) yang diklaim Tiongkok, sampai kapan pun juga Indonesia tidak akan mengakui," tegasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut Retno, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta jajarannya bahwa persoalan klaim Tiongkok di Perairan Natuna, bukan hal yang harus dikompromikan atau tawar-menawar.

Ikut Kerja Bakti di Kampung Makasar, Warga Korban Banjir Sebut Anies Baswedan Gubernur Rasa Presiden

"Hak berdaulat kita udah jelas, sesuai hukum internasional, UNCLOS, kita ingin RRT sebagai anggota UNCLOS untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS," tutur Retno.

Retno menyebut, negara yang menjadi anggota UNCLOS memiliki kewajiban mematuhi hukum internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yakni UNCLOS 1982.

"Apa yang ada? Antara lain, mengatur masalah ZEE dan sebagainya."

Erick Thohir Curiga Penuding Dirinya Terima Suap Rp 100 Miliar dalam Kasus Jiwasraya Takut Dibongkar

"Sehingga ZEE penarikan garis yang terkait ZEE dan sebagainya, yang Indonesia sudah sesuai."

"Kita hanya ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional, termasuk di UNCLOS," ucap Retno.

"Sekarang tentunya komunikasi terus kita lakukan dan apa yang kita sampaikan, hal-hal yang sifatnya pasti akan didukung dunia internasional," papar Retno.

Jenderalnya Dibunuh Amerika, Iran Putuskan Langgar Perjanjian dan Kembali Lanjutkan Program Nuklir

Sebelumnya, Cina mengklaim Sembilan Garis Putus di tengah Laut Cina Selatan dan menjorok masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara, sebagai hak mereka.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews.com, Senin (6/1/2020).

Klaim ini didasarkan alasan historis yang secara hukum internasional, utamanya konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), tidak memiliki dasar.

 Ikut Kerja Bakti di Kampung Makasar, Warga Korban Banjir Sebut Anies Baswedan Gubernur Rasa Presiden

"Hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 dalam sengketa Filipina melawan Cina," ujar Hikmahanto.

Sembilan Garis Putus yang diklaim Cina pun tidak jelas koordinatnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved