Banjir Tahun Baru 2020

Terungkap DKI Hanya Membantu Solusi Sedangkan Proyek Pembebasan Lahan Ciliwung Tanggung Jawab Pusat

Tayang: Sabtu, 4 Januari 2020 14:12 WIB

Penulis: Fitriyandi Al Fajri |

Terungkap DKI Hanya Membantu Solusi Sedangkan Proyek Pembebasan Lahan Ciliwung Tanggung Jawab Pusat

Warta Kota/Joko Supriyanto

Ilustrasi. Air Kali Ciliwung di Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Kamis (2/1/2020) meluap hingga ke Jalan, puluhan kendaraan mogok massal.

Empat hari kemudian pada 29 April 2019, DKI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tanpa melalui upaya banding seperti perkara umum.

Alasannya, kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Namun akhirnya upaya kasasi itu dicabut, saat era Anies.

• Bocah Hilang yang Terseret Air Banjir di Kali Kapuk Bekasi Ditemukan dalam Kondisi Meninggal Dunia

Pada gugatan kedua ini, kelompok warga (class action) mengajukan ke PN Jakarta Pusat.

Warga meminta pemerintah memberikan ganti rugi sebelum membebaskan lahan yang ditempati warga untuk membangun inlet sodetan Ciliwung.

PN Jakarta Pusat kemudian mengabulkan gugatan tersebut pada 29 Agustus 2017 lalu.

Pemprov DKI dan BBWSCC kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun upaya pemerintah kembali kalah di tingkat banding.

Kedua instansi ini kemudian mengajukan kasasi, namun di era Anies permohonan itu dicabutnya.

• Tragedi Wanita Lansia Parkinson yang Hidup Sebatang Kara Ditemukan Tewas Mengambang di Tengah Banjir

Sebelumnya, terungkap bahwa banjir besar yang kembali menggenangi sejumlah wilayah permukiman warga Ibu Kota tidak hanya disebabkan besarnya debit air kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

Tetapi juga diketahui lantaran sodetan Kali Ciliwung yang telah dicanangkan sejak era Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mangkrak hingga saat ini.

Kenyataan pahit itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Menurutnya, apabila sodetan Kali Ciliwung selesai dilakukan, derasnya aliran air yang mengalir di Kali Ciliwung dapat dialihkan menuju Kanal Banjir Timur.

Jalan Lebak Bulus 1, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan terendam air setinggi sekitar 50 cm. Akibat hal ini arus lalu lintas di dua arah di Jalan Lebak Bulus 1, baik dari arah Jalan Fatmawati menuju ke Cinere dan sebaliknya macet parah. (Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau)

• Lembaga Sosial di Bekasi Salurkan Bantuan Korban Gempa Lampung

• Jelang Ramadan 2019, Harga Telur dan Bawang Putih Sudah Mulai Merangkak Naik

• Trio Macan Sambut Ramadan Dengan Merilis Single Religi Anugerah

• Dewi Perssik Ogah Damai dengan Rosa Meldianti

• Ada Tawaran dari Perusahaan Rintisn untuk Mempermudah Bisnis Online

• Alberto Goncalves Mengaku Bosan, Madura United Latihan Terus Tapi Tak Bertanding

Kemacetan panjang dan klakson bertalu-talu di antara warga yang coba mengarungi banjir yang melanda kawasan Jatinegara dengan berjalan kaki dan berenang. (Warta Kota/Adhy Kelana)

• Alberto Goncalves Mengaku Bosan, Madura United Latihan Terus Tapi Tak Bertanding

• Teman Facebook Jemput dengan Motor, Sebelum Merampok Cewek Sumedang dan Membuang ke Jurang

• Ini Daftar Kecanggihan Bus Listrik China Calon Transjakarta, Cocok Untuk Milenial, Anies Sudah Coba

Sehingga, lanjutnya, sejumlah permukiman warga yang berada di sepanjang aliran Kali Ciliwung, mulai dari wilayah Gedong, Pasar Rebo hingga Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur dapat terbebas dari banjir.

"Belum selesai (Sodetan Kali Ciliwung) karena proses pembebasan lahan di Bidara Cina," ungkapnya kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (29/4/2019).

Terkait hal tersebut, pihaknya telah berdiskusi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dapat segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apabila sosialisasi rampung dilakukan, langkah lebih lanjut di antaranya pengukuran lahan hingga sistem pembebasan lahan.

"Ya kemarin saya baru bicara dengan Pak Kepala BPN juga. Jadi nanti akan dilakukan komunikasi lebih jauh dengan masyarakat. Karena detilnya itu tidak sesederhana putusan itu," ungkap Anies.

"Di situ ada soal kepemilikan yang harus dituntaskan kita bicara dengan warga lagi soal itu. Nanti abis itu baru bicara pengukuran," jelasnya.